Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR dihujani interupsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra usul pembentukan panitia khusus (pansus) guna mengusut dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Usulan itu disampaikan dalam rapat paripurna pada hari ini (13/1). Salah satu pengusul Pansus Jiwasraya yakni anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Andre mengklaim, kerugian akibat dugaan korupsi di Jiwasraya sangat besar.

“Bahkan kerugian Jiwasraya lebih besar dari kasus Century pada 2008 lalu. Kejaksaan Agung sebelumnya menyatakan, kerugian negara akibat dugaan korupsi dalam pengelolaan dana investasi Jiwasraya sekitar Rp 13,7 triliun pada Agustus 2019. Nilai kerugian tersebut dapat bertambah sejalan dengan hasil penyidikan. Sedangkan, kasus Century diduga merugikan negara Rp 7,4 triliun,” kata Andre.

BACA JUGA  Ketua DPR Resmikan PIPP Dan Ruang Tunggu Tamu Negara

“Harapan saya dan seluruh rakyat Indonesia agar pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi bisa segera berkumpul dan rapat untuk mendengar harapan rakyat yang menginginkan pansus Jiwasraya bisa dibentuk,” tambahnya.

Dengan pembentukan Pansus, Andre berharap dugaan korupsi di Jiwasraya bisa segera terbongkar. Para koruptor yang terlibat dalam kasus Jiwasraya pun bisa segera ditangkap.

Selain itu, Andre berharap pembentukan Pansus Jiwasraya bisa mengembalikan uang nasabah. “DPR juga bisa memberikan evaluasi agar ke depan jangan ada lagi kebobolan seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dan kasus lainnya,” ujar Andre.

Sementara itu Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS Amin AK sepakat dengan pembentukan Pansus Jiwasraya. Menurut Amin, hal tersebut penting lantaran kerugian yang dialami Jiwasraya besar. Belum lagi, kasus tersebut dianggap memiliki risiko sistemik. Selain itu, Amin menilai pengusutan kasus Jiwasraya tak mungkin hanya melibatkan satu komisi DPR. “Bisa jadi satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkaitan dengan dua sampai tiga komisi,” kata Amin.

BACA JUGA  Halal Bihalal PIA DPR, Silaturahmi-Memupuk Persaudaraan

Ia berharap Pansus tak hanya dibentuk untuk kasus Jiwasraya saja. Amin meminta agar pembentukan Pansus dilakukan terhadap BUMN lain yang bermasalah, seperti PT Asabri (Persero) dan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA).

“DPR juga harus lebih pro-aktif dan efektif untuk mengontrol BUMN, sehingga kami bisa dapat informasi kalau ada gejala sakit,” tegas Amin.

Menanggapi hal itu pimpinan Rapat Pqripurna Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan akan menindaklanjuti usulan itu.

Usulan tersebut akan dibahas dalam rapat bersama pimpinan DPR lain dan para pimpinan fraksi.

“Nanti kami tindaklanjuti bersama-sama,” pungkas Dasco.(*)

- Advertisement -
loading...
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here