BERBAGI

PESISIR BARAT – Meski sempat molor satu jam lamanya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), akhirnya menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017, di Gedung Dharma Wanita KRUI, kemarin.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II AE Wardhana Kusuma, didampingi Wakil Ketua I M Towil juga dihadiri Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, Kepala OPD, dan unsur forkopimda Pesisir Barat, serta 13 anggota DPRD dari 25 orang.

BACA JUGA  Peratin Diharap Ikut Jaga Keamanan Tambak

Ahmad Husaini, juru bicara Fraksi Gerindra – PKS menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Pemkab setempat, meskipun masih terdapat kekurangan dan hal itu untuk dijadikan rujukan untuk meningkatkan kinerja kedepan.

“Tentang realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)yang telah melampaui target, kiranya kedepan dapat dipertahankan, atau ditingkatkan.Ysng menjadi catatan adanya audit dari BPK, Pemkab Pesisir Barat belum mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini harus menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tuturnya .

BACA JUGA  LINTASTV-DPRD Desak Panwas-Polri Tegakkan Aturan Dan Hukum Dalam Pilgub

Lain lagi Agus Cik,juru bicara fraksi Pesisir Barat Bersatu, ia menanggapi hal positif terkait telah dibangunnya 70 unit perumahan nelayan. Pihaknya berharap selain rumah dapat juga dibangun tempat ibadah bagi nelayan yang menempati perumahan nelayan. [setia/lintas]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here