BERBAGI

Soal Calon DPD Berasal Dari Partai

JAKARTA – Ketua DPD RI Osman Sapta diruang kerjanya menerima Pakar Hukum Tatanegara Yusril Ihza Mahendra.
Pertemuan itu membahas terkait dengan Keputusan MK tentang Calon Anggota DPD tidak boleh menjadi Pengurus Partai Politik.

Pakar Hukum Tatanegara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan KPU tidak perlu mematuhi pertimbangan MK, karena Mahkamah Konstitusi tidak dapat memerintahkan atau arahan kepada lembaga KPU untuk melakukan tindakan tertentu terkait proses pendaftaran bakal calon anggota DPD yang kebetulan pengurus partai politik. Pernyataan itu disampaikan Yusril Ihza Mahendra dalam pertemuan dengan Ketua DPD RI Oesman Sapta di Jakarta Kamis (26/7).

Dalam pertemuan itu keduanya membicarakan putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 dan Keberlakuannya terhadap bakal calon anggota DPD yang ‘pekerjaannya’ fungsionaris parpol harus mengundurkan diri sebagai anggota parpol.
“Frasa ‘pekerjaan lain’ dimaknai sendiri oleh MK sebagai pengurus Parpol. Kalau pengurus parpol itu pekerjaan, siapa majikannya dan siapa yang menggajinya,” jelas Yusril.

BACA JUGA  Pemerintah Kurang Perhatikan Lansia

Menurut Yusril, berdasarkan norma pasal 47 UU MK, putusan MK tidaklah berlaku retro-aktif atau berlaki surut kebelakang karena bertentangan dengan norma Pasal 281 ayat (1) UUD 45. Putusan MK itu berlaku sejak tanggal 23 Juli jam 12:12, sementara jadwal pendaftaran batas bakal calon anggota DPD telah berakhir tanggal. Proses pendaftaran bakal calon anggota DPD yang sudah selesai seminggu sebelum tanggal dibacakannya putusan MK, tidaklah menyebabkan proses pendaftaran yang telah dilakukan oleh fungsionaris parpol gugur dengan sendiri akibat adanya putusan MK.

“Kewajiban bagi pendaftar yang sebagian adalah fungsionaris partai politik dalam melakukan pendaftaran telah mereka penuhi. Tahapan selanjutnya KPU harus melakukan verifikasi berkas pendaftaran yang juga didasarkan atas berkas yang masuk yang tidak melarang fungsionaris parpol untuk mendaftarkan diri. Sehari sebelum batas akhir verifikasi barulah ada putusan MK yang konsekuensinya melarang fungsionaris parpol unuk mendaftarkan diri menjadi bakal calon anggota DPD,” ujarnya.

BACA JUGA  MK: DPD Tak Boleh Orang Partai!

“Tanggal 19 Juli KPU sudah menyatakan bakal calon yang berkasnya lengkap, belum lengkap dan tidak memenuhi syarat. Kalau ini harus dibatalkan karena adanya putusan MK, maka jelaslah bahwa putusan MK itu telah menimbulkan ketidakpastian hukum,” tambah Yusril.

Pakar hukum itu menegaskan lagi, pertimbangan hukum MK telah jauh melampaui kewenangan MK sebagai lembaga yang memberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Sebagai lembaga yang kewenangannya adalah ,’negativ legislation’ Mk hanya berwenang memutuskan norma apakah unďang-undang diuji bertentangan atau tidak dengan norma konstitusi. Bagaimana penerapan keputusan MK itu adalah sepenuhnya menjadi kewenangan badan pembentuk undang-undang atau aparatur penyelenggara lainnya.

“MK tidak dapat memberikan semacam perintah atau arahan kepada suatu lembaga untuk melakukan tindalan tertentu seperti arahannya kepada KPU,” ungkapnya.

Menanggapi pernyataan Yusril, Ketua DPD RI Oesman Sapta menyatakan dia akan mematuhi hukum. “Saya akan berjalan pada hukum yang berlaku,”katanya.[heri/lintas]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here