Laporan: Vona/Heri Suroyo
JAKARTA-Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih mengatakan tidak ada negara yang berhasil mengembangkan sistem jaminan sosial untuk masyarakat rentan tanpa setting kelembagaan sosial ekonomi yang jelas dan terintegrasi dengan kebijakan sosial.

“Akar sebabnya adalah negara gagal membangun kelembagaan sosial ekonomi rakyat meskipun telah dimandatkan oleh konstitusi,” ujar Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih.

BACA JUGA  Busyet Dah, Data Orang Miskin Berbeda

Anggota Ombudsman ini mengingatkan agar Dirut BPJS berhati-hati. “Jangan karena pemerintah gagal membangun kelembagaan sosial-ekonomi untuk mendukung kepastian pembiayaan jaminan kesehatan, kemudian rakyat dihukum dengan mencabut hak-hak konstitusional lainnya. Pelayanan publik itu hak konstitusional warga,” tegasnya.

Ombudsman menyarankan dari pada menerbitkan kebijakan sanksi inkonstitusional, lebih baik Pemerintah melakukan institutional review terhadap skema pelayanan jaminan sosial bagi lapis masyarakat ini.

BACA JUGA  Keanggotaan BPJS Diusulkan Jadi Syarat Pelunasan Biaya Haji

“Jangan jadikan kambing hitam atas kegagalan sistemik ini. Bagaimanapun mereka memiliki hak yang sama dengan saudara-saudara mereka yang lebih beruntung karena memiliki kesempatan kerja di sektor formal maupun warga yang mendapatkan subsidi dari negara,” jelas Alamsyah.[*]

- Advertisement -
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here