Laporan: Makmur/Cj

BANDARLAMPUNG-Bagi masyarakat pemegang polis asuransi Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) terkatung-katung.

Hal tersebut terungkap saat nasabah pemegang polis asuransi AJB
Bumiputera 1912 dengan nomor polis 214102637486 warga Kota Bandarlampung mendatangi kantor AJB Bumiputera 1912 di Jalan Raden Intan Kota Bandarlampung.

Tiba di kantor cabang asuransi Bumiputera Tanjung Karang Jalan Raden Intan Bandarlampung, tampak kondisi kegiatan kantor sepi dengan aktifitas kerja.

Menurut salah satu staf kantor cabang Bumiputera Tanjung Karang Bandarampung Netty, pengajuan klaim secara umum belum bisa mengajukan klaim bagi para pemegang polis dikarenakan surat moratorium pegajuan proses klaim ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat belum kami cabut, ujarnya.

“Pemegang polis belum bisa mengajukan klaim pak, kita di cabang masih menunggu keputusan dari pusat,” kata Netty staf AJB Bumiputera Bandarlampung, Senin (18/1).

Ditanya kapan ada kejelasannya agar nasabah pemegang polis asuransi dapat mengajukan penutupan dan proses klaim pemberhentian. Ia menjawab belum bisa dan menunggu adanya keputusan pusat. “Silahkan pak jika ingin mengkonfirmasi ke pusat atau OJK,” kata dia.

BACA JUGA  Soal Klaim Nasabah AJB, OJK Lampung akan Tanya ke Pusat

Sementara, masyarakat pemegang polis asuransi AJB Bumiputera dengan nomor polis 214103637486 kecewa karena ingin mengklaim haknya yang selama ini dia harus storkan setiap bulan ke Via Bank BNI. Karena kondisi perekonomian di masa pandemi Covid-19 dan ketidakjelasan hak pemegang polis, terhenti dan tidak bisa membayar storan buat asuransi Bumiputera.

Disisi lain, pemegang polis AJB Bumiputera dengan nomor polis 214102637512 warga Bandarlampung juga kecewa akibat ketidakpastian kapan bisa mengajukan proses klaim sebagai haknya.

Diketahui, dalam buku polis yang ditandatangani kedua pemegang polis tersebut ditandatangani oleh Madjdi Ali selaku Direktur Utama.

Sedangkan surat moratorium yang dimaksud dalam penegasan staf AJB Bumiputera Bandarlampung, Netty dengan nomor 255/PS/Int/IX/2018 dari pengelola statuter AJB Bumiputera 1912 tertanggal 20 September 2018 hingga saat ini belum ada ketegasan terkait pencabutan isi surat atau keputusan terkait kebijakan proses hak klaim atas pemegang polis.

BACA JUGA  Bumiputera Sengsarakan Pemegang Polis

Sementara, dalam isi surat moratorium ada pernyataan pada point ke 5 yang menyatakan bagi seluruh koordinator kantor pemasaran regional dan Kepala cabang agar mengkomunikasikan dan menjelaskan kepada pemegang polis secara persuasif agar bagi yang akan mengakhiri perjanjian asuransi sebelum berakhirnya masa asuransi, pernyataan tersebut banyak diperbincangkan bagi seluruh pemegang polis terkesan sepihak, karena disisi lain pemegang polis yang kondisinya masih terdampak pandemi Covid-19 seolah dipaksakan harus terus membayar polis yang belum tahu kapan berakhirnya pandemi Covid-19 dan kapan kepastian proses klaim.

Sementara, Humas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Program Lampung Dwi Krisno Yudi Pramono melalui sambungan teleponnya mengatakan, terkait proses klaim bagi pemegang polis asuransi AJB Bumiputera 1912 mengatakan, terkait itu semua muaranya ada pada keputusan pusat.

“Kita masih menunggu mas kebijakan pusat, benar itu haknya para masyarakat pemegang polis,” kata Dwi Krisno Yudi Pramono.

Seperti diketahui, pemegang polis asuransi Bumiputera, selain masyarakat biasa, pengusaha, anggota dewan bahkan wartawan. ##

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here