Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Sidang Tahunan (ST) MPR RI yang akan digelar pada Jumat (14/8) mendatang, fraksi-fraksi MPR RI akan memberikan catatan terhadap kinerja lembaga tinggi negara. Namun, catatan MPR RI tersebut bukan sebagai laporan pertanggungjawaban, karena MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara.

“Masing-masing fraksi MPR RI akan memberikan laporan kinerja sekaligus catatan bagi lembaga tinggi negara (Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY) dan laporan fraksi-fraksi itu dikompilasi sebagai laporan kinerja MPR RI. Hanya saja itu bukan laporan pertanggungjawaban untuk pemerintah, karena MPR RI tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara,” tegas Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam diskusi Empat Pilar “Akuntabilitas Laporan Kinerja Lembaga Negara melalui Sidang Tahunan MPR” secara virtual bersama Ketua Fraksi PPP MPR RI H. Arwani Thomafi di Kompleks MPR RI, Senayan Jakarta, Senin (3/8).

BACA JUGA  Hubungan Indonesia-Korsel Terus Meningkat

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menjelaskan laporan kinerja MPR RI tersebut bukan untuk menolak atau menerima laporan kinerja pemerintah atau presiden.

BACA JUGA  Taufik Kiemas Bapak Empat Pilar

“Kalau pertanggungjawaban presiden itu nuansanya bahwa MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, dan presiden sebagai mandataris MPR,” jelas Hidayat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here