Miris! Puluhan Tahun Mengabdi Pensiunan Guru SMAN di Lampura Ini, Tak Tercatat Sebagai Pegawai di BKD

Selasa, 2 Mei 2023 - 12:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Rudi Alfian 

LAMPURA – Pengelolaan administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung sepertinya tidak dijalankan secara profesional. Buktinya, Wahyudianto, pensiunan guru SMAN 3 Lampung Utara malah tidak tercatat sebagai PNS di sana.

Akibat persoalan ini, yang bersangkutan kesulitan untuk mengurus tabungan asuransi PNS (Taspen) nya. Bahkan, satu bulan gaji terakhirnya sebelum pensiun sampai saat ini tidak diterimanya. Padahal, surat keputusan pengangkatannya sebagai PNS ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1988 silam.

“Pensiun saya itu terhitung sejak 1 April 2023. Namun, sejak pensiun, gaji bulan Maret dan Taspen belum saya terima,” terang Wahyudianto dengan lirih, Senin (01/05/2023).

Semua itu dikatakannya karena statusnya sebagai PNS dianggap tidak jelas. Sebab, sampai pensiun, proses perubahan Nomor Induk Pegawai (NIP) nya masih belum rampung. Akibatnya, NIP-nya masih berjumlah sembilan angka, padahal saat ini NIP itu telah berubah menjadi delapan belas angka.

Baca Juga:  Cegah Penyebaran DBD, Warga Sukamaju Ucapkan Terimakasih Ke Kapolda Lampung

“Inilah yang membuat nama saya tidak ada dalam daftar pegawai yang ada di BKD Provinsi Lampung meskipun saya berstatus PNS,” kata dia.

Ketidakjelasan statusnya itu jugalah yang membuatnya kesulitan untuk mengurus Taspen. Bahkan, satu bulan gaji terakhirnya hingga kini belum diterimanya. Padahal, hak-hak tersebut sangat dibutuhkannya untuk melewati hari tuanya setelah lebih dari 35 tahun mengabdi sebagai guru. Sebelum pensiun, ia tercatat sebagai guru mata pelajaran Fisika di SMAN 3 Kotabumi.

“Saya enggak bisa urus Taspen dan enggak terima gaji terakhir sebelum pensiun karena status tidak jelas itu,” ujarnya.

Baca Juga:  Pentingnya Musyawarah Mufakat Selesaikan Kasus Pemecatan Ratusan Nakes di NTT

Dalam persoalan ini, kata dia lagi, sejatinya tidak melulu karena kesalahannya. Sebab, ia telah berulang kali mengurus perubahan NIP lama ke NIP baru. Bahkan, ia mengaku sempat mendatangi kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengurus hal tersebut pada sekitar tahun 2017 silam. Sayangnya, kala itu ia belum mengantongi surat pengantar dari BKD Provinsi Lampung sehingga perubahan NIP-nya belum dapat diproses di sana.

“Bukannya mendapat surat pengantar, BKD Provinsi Lampung malah merekomendasikan saya untuk mendapatkan pembinaan dari Inspektorat kala itu,” terang dia

Ia menjelaskan, proses pemeriksaan dari Inspektorat pun tetap ia jalani meskipun ia mengaku tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Untungnya, pihak Inspektorat menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisikan rekomendasi agar BKD Provinsi Lampung dapat segera menerbitkan surat pengantar yang dibutuhkan olehnya tersebut. Salinan LHP Inspektorat itu pun telah disampaikannya pada pihak BKD kala itu.

Baca Juga:  Sabar Menanti Berjam-jam, Ratusan Pemudik Tertahan di Terminal Induk Kota Bekasi

Sayangnya, sampai Wahyudianto pensiun, jangankan surat pengantar, status pegawainya sendiri malah jadi tidak jelas. Padahal, selama ini rutin menikmati gaji PNS dengan pangkat/golongan guru muda/penata III/c. Menariknya lagi, meski yang bersangkutan dianggap tidak ada dalam daftar PNS di BKD, namun ternyata nama yang bersangkutan tercantum sebagai penerima bantuan tali asih yang memasuki purna bhakti periode Maret-April 2023 yang ditetapkan oleh Sekdaprov Lampung.

“Kepada pak Gubernur, Sekdaprov Lampung, tolong perhatikan nasib saya yang telah mengabdi puluhan tahun untuk Lampung. Mohon bantu saya pak karena saya sangat membutuhkan hak-hak saya sebagai pensiunan,” pinta dia.##


Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Ketum JMSI Daftar Cagub Sumut
Maskot Kera Pilwakot, tak Faham Adat!?
Seru, Polemik ‘Maskot Kera’ KPU Kota Terus Berlanjut
Komisi X Desak Tinjau Ulang, Permendikbud Alasan Naikkan UKT
Pelayanan BPJS Sistem KRIS Akan Berdampak Positif
Polres Lampung Timur Amankan Kakak Beradik Yang Lakukan Aksi Curanmor
Ratusan Massa Meminta Keadilan Sengketa Lahan di Sidosari
Mahasiswa FH Unila Jurusan HTN, Antusias Simak Pemaparan Sulpakar Soal Kemajuan Mesuji

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 17:05 WIB

Ketum JMSI Daftar Cagub Sumut

Rabu, 22 Mei 2024 - 10:07 WIB

Maskot Kera Pilwakot, tak Faham Adat!?

Rabu, 22 Mei 2024 - 08:52 WIB

Seru, Polemik ‘Maskot Kera’ KPU Kota Terus Berlanjut

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:34 WIB

Komisi X Desak Tinjau Ulang, Permendikbud Alasan Naikkan UKT

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:31 WIB

Pelayanan BPJS Sistem KRIS Akan Berdampak Positif

Selasa, 21 Mei 2024 - 16:39 WIB

Ratusan Massa Meminta Keadilan Sengketa Lahan di Sidosari

Selasa, 21 Mei 2024 - 15:12 WIB

Mahasiswa FH Unila Jurusan HTN, Antusias Simak Pemaparan Sulpakar Soal Kemajuan Mesuji

Selasa, 21 Mei 2024 - 14:31 WIB

Usulan Pj Gubernur jadi Tunggal! Golkar dan Demokrat Meradang

Berita Terbaru

Berita Utama

Ketum JMSI Daftar Cagub Sumut

Rabu, 22 Mei 2024 - 17:05 WIB

Berita Utama

Maskot Kera Pilwakot, tak Faham Adat!?

Rabu, 22 Mei 2024 - 10:07 WIB

Ketua ASPIRA, Ashary serta Maskot Kera yang jadi polemik dan Ketua KPU

Bandar Lampung

Seru, Polemik ‘Maskot Kera’ KPU Kota Terus Berlanjut

Rabu, 22 Mei 2024 - 08:52 WIB

#CovidSelesai

Komisi X Desak Tinjau Ulang, Permendikbud Alasan Naikkan UKT

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:34 WIB

#CovidSelesai

Pelayanan BPJS Sistem KRIS Akan Berdampak Positif

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:31 WIB