NEW YORK — Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mendorong dunia beralih dari komitmen menuju implementasi aksi iklim yang lebih cepat, adil, dan melindungi masyarakat, Indonesia membawa pesan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan bersama.
Pesan itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition yang menjadi rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di Markas Besarnya New York pada hari Rabu, 23 September 2026.
Climate Summit 2026 dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan dihadiri para kepala negara dan kepala pemerintahan, pimpinan organisasi internasional, lembaga keuangan multilateral, dunia usaha, pemerintah daerah, masyarakat sipil, serta perwakilan pemuda. Dalam forum tersebut hadir antara lain Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Palau Surangel Whipps Jr., dan Perdana Menteri Barbados Mia Mottley.
Rangkaian pertemuan tingkat tinggi tersebut diselenggarakan menjelang COP31 untuk menjawab tiga tantangan utama: mempercepat penurunan emisi dan transisi berkeadilan, memperluas pembiayaan yang terjangkau bagi negara berkembang, serta memperkuat adaptasi dan ketahanan iklim guna melindungi manusia dan mata pencaharian dalam era risiko iklim yang meningkat.
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing,” ujar Jumhur.
Dari Komitmen ke Pelaksanaan
Indonesia menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) sebagai arah menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Indonesia menegaskan bahwa aksi iklim harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan resiliensi masyarakat.
Menteri Jumhur menambahkan bahwa “Paradigma pembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama”. Selanjutnya, Indonesia memaparkan aksi lintas sektor: pengurangan emisi dari limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pembangunan industri rendah karbon, penerapan carbon capture, utilisation and storage secara bertanggung jawab, pengembangan energi surya skala besar, serta penerapan B50 untuk mendukung ketahanan energi. Dalam penyampaian lisannya, Menteri Jumhur juga menekankan pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri rendah karbon dan penguatan nilai tambah di dalam negeri.
“Bahwa dalam transisi itu, harus adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada rakyat. Karena itu, keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan juga dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata,” tegas Jumhur.
Pembiayaan, Adaptasi, dan Aksi Nyata
Pesan politik tersebut dilengkapi melalui tiga Solution Dialogues Indonesia mengenai pembiayaan iklim, pembiayaan adaptasi dalam era overshoot, dan pengurangan metana. Rangkaian ini menghubungkan arah transisi dengan kebutuhan pembiayaan serta pelaksanaan nyata di tingkat masyarakat.
Dalam dialog pembiayaan iklim, Indonesia menekankan bahwa pembiayaan harus mengikuti kebutuhan implementasi NDC dan Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plan/NAP) —mulai dari penyiapan program dan proyek, teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan, transparansi, hingga pembelajaran. Hibah dan pembiayaan sangat konsesional tetap penting bagi data risiko, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, kapasitas pemerintah daerah, serta aksi komunitas.
Indonesia juga mendorong dukungan untuk kehilangan dan kerusakan (loss and damage) yang tepat waktu, memadai, dan mudah diakses bagi negara serta masyarakat yang menghadapi dampak cuaca ekstrem maupun perubahan iklim yang berlangsung perlahan.
Pengurangan metana menjadi contoh aksi iklim yang dapat memberi manfaat langsung bagi warga. Perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, ekonomi sirkular, data, pelaporan dan verifikasi (MRV), teknologi, serta kapasitas pemerintah daerah dapat menurunkan emisi sekaligus memperbaiki kualitas udara, kesehatan, dan layanan publik. Metana menyumbang 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menekankan bahwa adaptasi harus berjalan bersama mitigasi. Dalam mengantisipasi kenaikan muka air laut, Indonesia mengembangkan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa, sekaligus melindungi dan merestorasi mangrove serta ekosistem pesisir untuk menjaga masyarakat, mata pencaharian, dan pembangunan wilayah pesisir. Indonesia memandang adaptasi sebagai upaya melindungi pembangunan sebelum risiko iklim berubah menjadi kerusakan yang lebih besar.
Jejak untuk Indonesia
Keterlibatan Indonesia dalam Leaders Dialogue dan tiga Solution Dialogues menegaskan bahwa agenda lingkungan dan iklim bukan isu tambahan dalam pembangunan. Keputusan tentang energi, industri, investasi, sampah, pembiayaan, dan pesisir akan menentukan ketahanan pangan, kesehatan, pekerjaan, kualitas lingkungan, serta kemampuan masyarakat menghadapi risiko iklim yang meningkat.
Menjelang COP31 di Antalya, Indonesia mendorong kemajuan yang kredibel dalam pelaksanaan dan peningkatan New Collective Quantified Goal on Climate Finance. Indonesia juga menegaskan bahwa multilateralisme harus menghasilkan perlindungan dan peluang pembangunan yang nyata, terutama bagi masyarakat dan negara yang paling rentan terhadap krisis iklim.
“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua,” ujar Jumhur.[]
Penulis : Rudi Alfian
Editor : Nara J Afkar
Sumber Berita : Jakarta
