BERBAGI

Laporan: Heri Suroyo

JAKARTA – Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN meminta Presiden Jokowi untuk menjalankan Surat Presiden Nomor R-19/Pres/03/2017 tentang Penunjukan Wakil untuk Mambahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Revisi UU ASN) yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan dikirimkan kepada Ketua DPR RI tanggal 22 Maret 2017.

” Presiden Jokowi untuk menugaskan dengan tegas para menteri yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi dalam surat resmi, Surat Presiden Nomor R-19/Pres/03/2017, yaitu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk bersama-sama dengan Baleg DPR RI (Panja Revisi UU ASN) segera membahas dan mensahkan Revisi UU ASN,” kata Anggota Panja Revisi UU ASN Baleg DPR-RI Rieke Diah Pitaloka kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta, Selasa (25/9).

BACA JUGA  Simalakama Revisi UU ASN

Rieke menjelaskan disahkan Revisi UU ASN sebagai dasar hukum pengangkatan pegawai pemerintahan Non-PNS di semua bidang yang berkategori empat (4) nomenklatur, yaitu Honorer (K2 dan Non K), Kontrak, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap Non-PNS, seperti yang termaktub dalam draft Revisi UU ASN DPR RI, Pasal 131 A, melalui mekanisme pengangkatan.

“Bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara melalui verifikasi dan validasi data yang transparan, dengan mempertimbangkan masa kerja/pengabdian kepada negara
melalui formasi khusus dengan tes yang materi soal ujiannya harus sesuai bidang keilmuan dan keahlian masing-masing profesi,” harapnya.

BACA JUGA  Simalakama Revisi UU ASN

Rieke meminta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia agar pengangkatan pegawai pemerintah Non-PNS memiliki dasar hukum yang memenuhi rasa keadilan dan kemanusian sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN Wakil Rakyat Indonesia dihadiri oleh Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) Anna Morinda, Ketua Umum Komite Aparatur Sipil Negara (KNASN) Mariani dan Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here