BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
YOGYAKARTA –  “Reformasi sudah berjalan 20 tahun. Sudahkah cita-cita reformasi berjalan pada jalurnya?” Pertanyaan itu dilontarkan GKR. Hemas saat menjadi pemateri dalam Seminar Legislatif Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Selasa (9/10), yang dibuka oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, BA., BA., MA., Ph.D.

Hemas menjelaskan mahasiswa selaku pioner perubahan dalam sejarah Republik ini memiliki andil sekaligus tanggungjawab membawa negeri ini pada kesejahteraan rakyatnya, sesuai cita-cita pendiri bangsa.

Menurutnya diantara enam tuntutan reformasi tahun 1998 adalah pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Kita mengetahui sebelum era reformasi, pembangunan tidak merata. Pengambilan keputusan bersifat sentralistik, padahal dampak dari keputusan yang diambil di Jakarta berpengaruh pada daerah-daerah.

“Sentralistik telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidak adilan. Pada akhirnya memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional”, terang Hemas.

Dia menjelaskan gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk  hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.

BACA JUGA  DPD Dorong Percepatan Divestasi Saham Freeport

“Keberadaan unsur Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI selama ini (sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945) dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut”, sambung Hemas.

Senator GKR. Hemas menilai, sejatinya kehadiran DPD RI sebagai lembaga penyeimbang. Membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (checks and balances) dalam lembaga legislatif itu sendiri, di samping antar cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif).

Selama kurun waktu 2004 hingga 2018, DPD telah banyak menghasilkan keputusan-keputusan politik dalam mengartikulasikan kepentingan daerah melalui usul RUU sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) RUU, 256 (dua ratus lima puluh enam) pandangan dan pendapat, 80 (delapan puluh) pertimbangan APBN, 217 (dua ratus tujuh belas) pengawasan, 20 (dua puluh) pertimbangan, 9 (sembilan) Prolegnas, dan 11 (sebelas) rekomendasi, ujar Hemas menjawab kontribusi DPD RI.

“Di antara kontribusi DPD yang dapat dikatakan monumental yang khususnya rakyat Yogyakarta merasakan adalah terbitnya UU No. 13 tahun 2012 Tentang DIY. Ketika itu, DPD ikut berperan aktif membahas RUUK  bersama DPR dan Pemerintah hingga disetujui, yang substansinya sesuai dengan aspirasi masyarakat DIY,” ungkapnya.

Selama ini masyarakat dan daerah tampaknya belum mengetahui dengan baik kerja-kerja politik yang dilakukan DPD. Ini selalu menjadi PR untuk anggota DPD RI. Mengapa pers tidak antusias menyiarkan kinerja politik. DPD sempat menjadi trending topic tahun lalu, itu pun dikarenakan persoalan jabatan Pimpinan DPD. Lepas itu pers tampak enggan memberitakan DPD.

BACA JUGA  Hari Konstitusi Meneguhkan Arah Cita Indonesia Merdeka

“Nah, saya berharap mahasiswa sebagai salah satu elemen penggerak reformasi, di mana pembentukan DPD sebagai buah hasil reformasi di dalamnya, ikut bertanggungjawab menyosialisasikan kepada masyarakat sekaligus menjaga DPD RI sebagai lembaga yang diisi oleh orang-orang dari utusan daerah dan benar-benar memperjuangkan kepentingan daerah, bukan yang lain”. Ini pun sejalan dengan tuntutan reformasi oleh mahasiswa” ajak GKR. Hemas.

Meskipun dengan kewenangan yang belum maksimal, DPD RI tak pernah berhenti bekerja secara kreatif dan melakukan terobosan inovatif dalam kinerja legislasi, mediasi maupun advokasi. Kerja kreatif itu diwujudkan dalam berbagai cara, termasuk membangun kerjasama yang erat dengan sesama lembaga negara. Sambil terus mengupayakan perubahan lanjutan konstitusi demi memberikan kewenangan lebih kuat kepada daerah sebagai penentu kebijakan nasional serta pada pembentukan Undang-Undang.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here