MA Tolak PK Moeldoko, Hinca: Keadilan Menang, Demokrasi Terselamatkan

Kamis, 10 Agustus 2023 - 14:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyambut baik keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang tegas menolak Peninjauan Kembali (PK) Kepala Staf Presiden Moeldoko. Penolakan ini dianggap sebagai bentuk kemenangan dari keadilan dan penyelamatan demokrasi.

“Tepat hari ini, 10 Agustus 2023. Perkara ini telah diputus, Majelis Hakim Agung tolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Moeldoko. Keadilan dimenangkan dan demokrasi terselamatkan,” kata Hinca dikutip dari akun resmi Twitter miliknya, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023.

Hinca yang aktif membentengi gugatan demi gugatan dari para ‘pembegal’ mengaku sudah bisa bernapas lega setelah MA memutuskan menolak PK tersebut. “Saya yang sedari awal turut aktif membentengi partai dari gugatan demi gugatan oleh para pembegal, akhirnya kini sudah dapat bernapas lega,” ucap dia.

Hinca menyinggung tingah laku Moeldoko dalam politik Tanah Air. Dia menyesalkan seorang jenderal menghabiskan waktunya hanya untuk menjadi sosok pembegal dan penjegal.

Padahal, kata dia, Moeldoko seharusnya bisa belajar dari banyak Purnawirawan (Purn) TNI yang berjuang dan bergerilia secara konstitusional pada sebuah partai politik (parpol).

“Entah itu untuk bergabung pada parpol tertentu atau membuat parpol sendiri. Shame on you, Pak,” kata dia.

Hinca menjelaskan semua polemik ini bermula pada Februari 2021 di mana saat itu Demokrat telah menerima sinyal bahwa akan ada tragedi politik yang melibatkan beberapa orang penting, salah satunya Moeldoko.

“Ketua Umum kami, Mas AHY (Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya mengirimkan surat kepada Istana untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi Presiden atas adanya gerakan tersebut, namun sangat disayangkan, Istana tidak merespons sama sekali,” ucap dia.

Baca Juga:  Ciptakan Situasi Pilkada Sejuk dan Damai, Samapta Polres Mesuji Gelar Patroli RutinĀ 

Tak ada responsnya dari Istana membuat Demokrat mengendus adanya upaya politik kotor. Hinca bahkan mengamini Demokrat sempat khwatir dengan upaya-upaya menjatuhkan Demokrat di bawah kepemimpinan AHY.

Tepatnya, pada 5 Maret 2022, di Deli Serdang, kata dia. sekelompok ‘kader sakit hati’ dan ‘kader tak tahu diri’ bersama-sama dengan orang-orang bayaran murah berkumpul di salah satu hotel. Mereka menyebut pertemuan hari itu sebagai Kongres Luar Biasa.

“KLB yang digelar secara instan dan sangat ngebut tersebut pada akhirnya menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum. Sungguh abal-abal, mereka semua tampak seperti mahasiswa baru di kampus yang pertama kali mengikuti kongres suatu organisasi. Tidak ada taktik, sungguh miskin strategi,” kata dia.

Setelah perhelatan KLB itu, Hinca sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat pun memutuskan mengambil langkah tegas. Salah satunya, dengan memecat para kader yang dianggap telah menyimpang dari kesetiaan partai dan mengakibatkan ketidakstabilan internal.

“Harus diakui, kader-kader yang harus saya pecat adalah individu-individu yang pada suatu masa pernah bersama-sama membangun partai. Namun, kesetiaan terhadap nilai-nilai partai adalah ujian yang tak terelakkan dalam perjalanan politik. Keputusan ini sekaligus menjadi peringatan bagi semua kader bahwa dalam medan politik yang kompleks, integritas dan kesetiaan pada prinsip adalah fondasi yang tak boleh digoyahkan,” kata dia.

Hinca menekankan keputusan itu diambil karena Demokrat harus menghadapi upaya ‘pembegalan’ dengan serius. Apalagi, Demokrat merasa prihatin atas potensi keruntuhan demokrasi, yang paradoksnya bisa menghasilkan pemerintahan yang lebih melampaui keburukan masa orde baru.

Selain memecat kader yang dianggap berkhianat, Hinca menyebut Demokrat terus melakukan komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam Mahfud MD) serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham Yasonna H Laoly).

Baca Juga:  Tindak Lanjut Program BERKIBAR, Kadis BMBK Lampung Tinjau Jalan Adijaya-Simpang Tulung Randu

“Untungnya, Pak Yasonna dan Pak Mahfud sedari awal tetap berdiri pada podium yang objektif. Saya menaruh hormat pada kedua orang tersebut. Tidak seperti rekannya di kabinet yang justru menjadi tukang begal,” kata dia.

Selanjutnya, pada 31 Maret 2021, Yasonna tegas menolak permohonan pengesahan hasil KLB tersebut. Penolakan itu menggunakan AD/ART Partai Demokrat yang terdaftar dan disahkan di Kemenkumham pada 2020 sebagai rujukan.

“Sesungguhnya, sejarah dan legalitas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks ini. Partai Demokrat mengacu pada kongres resmi yang dihadiri oleh seluruh pemilik suara yang sah, yang secara tegas mengangkat AHY sebagai ketua umum. Kami tetap merapatkan barisan dan senantiasa siap melawan!” kata dia.

Hinca justru mempertanyakan alasan Moeldoko ngotot ingin ‘membegal’ Partai Demokrat. Padahal, kekalahan Moeldoko dalam perebutan Demokrat bukan sekali dua kali terjadi, melainkan sudah 16 kali.

“Sudah tercatat 16 kali Moeldoko alami kekalahan di pengadilan. Fenomena ini memicu tanya, apa yang mendorong kegigihan dalam mengajukan gugatan meskipun kekalahan telah jelas menyertai?” kata dia.

Di akhir pernyataannya, Hinca menyebut kemenangan ini merupakan persembahan para kader Demokrat untuk AHY yang tengah merayakan ulang tahun ke-45. Kemenangan ini bukan hanya sejarah bagi AHY, tapi juga bagi Demokrat.

“10 Agustus ternyata bukan hanya menjadi hari yang bersejarah untuk pribadi Mas AHY, namun juga menjadi tonggak sejarah bagi Partai Demokrat yang selamat dari upaya-upaya kampungan para pembegal dan penjegal partai. Horas,” kata dia.(*)

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Sekda Lampung Utara Tegaskan Tak Pernah Terbitkan Izin PBG, Walhi Desak PT Sinar Baturusa Prima Dikenakan Sanksi
Descatama Paksi Moeda Terima Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha Dari Kemendagri
Jaring Bakat Siswa, MKKS SMA Mesuji Gelar Pelatihan dan Lomba Jurnalistik Tingkat Kabupaten
Sekda Provinsi Lampung Tinjau Progres Pembangunan Masjid Al-Bakrie
Antisipasi Bencana Alam Brimob Lampung Laksanakan Apel Kesiap Siagaan SAR
Presiden Jokowi Akan Hadir di Pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di MPR
Dasco : Prabowo Akan Bertemu Solidaritas Hakim Indonesia
Gunakan Narkoba, Seorang Warga Digelandang Ke Polres Lamtim

Berita Terkait

Kamis, 10 Oktober 2024 - 01:17 WIB

Sekda Lampung Utara Tegaskan Tak Pernah Terbitkan Izin PBG, Walhi Desak PT Sinar Baturusa Prima Dikenakan Sanksi

Rabu, 9 Oktober 2024 - 18:20 WIB

Descatama Paksi Moeda Terima Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha Dari Kemendagri

Rabu, 9 Oktober 2024 - 16:33 WIB

Jaring Bakat Siswa, MKKS SMA Mesuji Gelar Pelatihan dan Lomba Jurnalistik Tingkat Kabupaten

Rabu, 9 Oktober 2024 - 12:23 WIB

Sekda Provinsi Lampung Tinjau Progres Pembangunan Masjid Al-Bakrie

Rabu, 9 Oktober 2024 - 11:50 WIB

Antisipasi Bencana Alam Brimob Lampung Laksanakan Apel Kesiap Siagaan SAR

Rabu, 9 Oktober 2024 - 10:05 WIB

Gunakan Narkoba, Seorang Warga Digelandang Ke Polres Lamtim

Rabu, 9 Oktober 2024 - 09:52 WIB

Komunitas Perempuan Menari Siap Catatkan Rekor MURI di ArtChipelaGong

Selasa, 8 Oktober 2024 - 16:36 WIB

Bid Dokkes Polda Lampung Laksanakan Supervisi dan Asistensi di Polres Tulang Bawang, Kompol Kasyfi: Akan Ada Pembangunan Rumkit Bhayangkara

Berita Terbaru

#pilihankukotakkosong

Sekda Provinsi Lampung Tinjau Progres Pembangunan Masjid Al-Bakrie

Rabu, 9 Okt 2024 - 12:23 WIB

#pilihankukotakkosong

Antisipasi Bencana Alam Brimob Lampung Laksanakan Apel Kesiap Siagaan SAR

Rabu, 9 Okt 2024 - 11:50 WIB