Laporan : Rudi Alfian
LAMPUNG UTARA – Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen meningkatkan pelaksanaan pembangunan, khususnya berasal dari bantuan dana alokasi (DAK).Sekdakab Lampura, Lekok mengatakan pemerintah daerah mengistruksikan kepada jajarannya, khususnya yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat meminimalisir informasi sumbang dilapangan.

“Kita tidak mau lagi dengar ada ini, ada itu (permainan). Saya tegaskan kalau sampai terdengar, silahkan dilaporkan kepada aparat hukum. Biar mereka melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya,” ujar Lekok usai mengisi pelaksanaan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan teknis DAK 2020 di aula Tapis Setdakab Lampura, Rabu (05/08) siang.

Sebab, berdasarkan informasi yang dikumpulkan dilapangan, pelaksanaan DAK telah menjadi rahasia umum pada prakteknya dilapangan. Sehingga berbagai sorotan muncul, mulai dari sekolah-sekolah yang dilapangan yang seharusnya dibantu, namun faktanya tidak begitu juga sebaliknya, bahkan sampai terjadi data sekolah ganda yang mendapatkan bantuan (DAK/Blockgrand).

BACA JUGA  Bantuan Pasien Harus Usulan dari Bawah

Sehingga dicoret oleh pemerintah pusat, seperti yang ada di Kecamatan Abung Tinggi. Salah satu sekolah menengah pertama disana, sehingga dihapuskan oleh pusat. Setidaknya ada dua sekolah dihapus, dan lainnya di Kecamatan Abung Selatan yakni sekolah dasar negeri.

“Oleh karena itu saya berharap tahun ini, dapat lebih maksimal. Begitupun saat realisasi dilapangan, “terangnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampura, Mikael Sarageh menambahkan pada tahun 2020 ini ada 36 sekolah yang mendapat bantuan DAK. Dengan data tersebar di 18 kecamatan, dengan rincian 18 sekolah dasar (SD) dan 18 sekolah menengah pertama (SMP). Dengan nilai total Rp 1,7 miliar lebih, berkurang dari tahun sebelumnya.

“Dua tahun ini kita tidak ada pembangunan dibiayai oleh APBD, sehingga ini adalah satu-satunya yang kita andalkan disini, “tambahnya.

BACA JUGA  Lampura Komitmen Tindak Lanjuti Pengaduan Covid-19

Terkait dengan pelaksanaan dilapangan, mulai dari tumpang tindihnya data sampai kepada double-doublenya data penerima bantuan sempat mencuat disana. Pihaknya mengaku hal demikian terjadi karena tidak sinkronnya proses pendataan dilakukan oleh pihak sekolah. Sehingga menyebabkan berbagai persoalan tadi.

“Kalau sekolah yang seharusnya mendapatkan bantuan tapi faktanya tidak, kemungkinan karena proses input data dapodiknya mungkin tidak lengkap. Dan untuk permasalahan tekhnis lain, itu karena data yang ada di Kementrian demikian adanya. Jadi kami hanya menerima, “ujar Sekretaris Disdikbud Lampura, Syaiful Nawas menimpali.

Diharapkan kepada seluruh sekolah SD dan SMP yang mendapatkan bantuan DAK agar bisa memanfaatkannya sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu pendidikan di Lampung Utara.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here