BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA -Kebijakan larangan mudik harus konsisten dan tegas, mulai dari pusat sampai daerah sebagai momentum memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Tidak akan ada gunanya imbauan larangan mudik, jika tidak ada pembatasan di lapangan, baik penumpang transportasi darat, laut dan udara, terkait dengan protokol kesehatan (Prokes),” tegas Wakil Ketua Komisi IX DPR F-Partai Golkar, Emmanuel Melkiades Laka Lena dalam Dialektika Demokrasi bertema ‘Simalakama Mudik dan Dampak Ekonomi Rakyat’, Kamis (8/4) di Media Center Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

Melkiades mengatakan larangan mudik ini sangat penting, apalagi kalau melihat trand Covid selama ini, termasuk setiap hari libur panjang baik hari raya, Nataru (Natal dan Tahun Baru ) pasti terjadi peningkatan.

BACA JUGA  Azis Syamsuddin: Presiden Jokowi Hebat

” Siapa bisa menjamin adanya larangan mudik sebelum 6-17 Mei 2021, tetapi pulang kampung diperbolehkan dan obyek wisata juga dibuka,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi partai Demokrat, Irwan Fecho menjelaskan implementasi dan efektivitas dari kebijakan tersebut hingga saat ini belum ada.

“Jadi saya pikir, surat edaran itu baru berupa himbauan, dan kembali berulang seperti tahun lalu pada saat awal pandemi,” ujarnya.

Larangan mudik Lebaran ini bentuk inkonsistensi pemerintah. Karena jika menyimak pernyataan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (menparekraf) Sandiaga Uno yang dikonfirmasi juga oleh Menko PMK Muhajir Effendi bahwa tempat wisata boleh dibuka, sehingga bisa menjadi blunder.

“Sementara saya melihat larangan mudik ini sangat penting, kalau melihat tren Covid-19 selama ini. Karena setiap hari libur panjang, baik hari raya, Natal dan Tahun Baru maupun kemerdekaan, itu pasti peningkatan kasus harian terjadi,” kata Irwan.

BACA JUGA  Aziz Minta Imigrasi Bertransformasi ke 4.0

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dr. Enny Sri Hartati bependapat, meskipun sempat menimbulkan polemik, sekarang ini soal Protokol Kesehatan (Prokes) akibat Covid-19 sudah mulai terinternalisasi ke masyarakat.

Makanya, sebenarnya bukan persoalan mudik atau tidak, karena yang menjadi persoalan adalah seberapa konsisten antara ingin melakukan mitigasi terhadap penyebaran Covid-19 oleh semua pihak.

“Kalau jalur darat semuanya disuruh muter balik, tetapi di Bandara, sampai numpuk-numpuk dibiarin, bahkan tidak ada Prokes sama sekali,” katanya.##

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here