BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak berpolitik dalam setiap penanganan perkara,hal itu di katakan Erwin Siregar, selain itu beliau juga meminta agar mengusut tuntas kasus dugaan jual beli jabatan di Kota Tanjungbalai.

Erwin juga berharap, KPK jangan terlalu menonjolkan soal kasus Pemerasan Penyidik akan tetapi masyarakat berharap Lebih menonjolkan secara gamblang kasus jual beli jabatan yang menjerat Walikota Tanjunbalai tersebut.

“Jujur saya melihat KPK terlalu berpolitik dalam penanganan Kasus tanjungbalai ini, agar terlihat lebih seksi, KPK seakan akan lebih membesar besarkan kasus Pemerasan Penyidik KPK dan Pertemuan di Rumah Petinggi DPR RI, saya berharap utamakan saja kasus di Tanjungbalai,” ucap Erwin Siregar salahsatu Tokoh yang juga mantan Bakal Calon Walikota Tanjungbalai tersebut.

Erwin menilai penggeledahan kali ini merupakan wajar dari massifnya praktik korupsi yang terjadi di Kota kerang tersebut. “Sepanjang kepemimpinan M Syahrial isu jual beli jabatan sudah bukan rahasia Umum dan Jual beli Proyek,” kata Erwin Siregar di Jakarta, Sabtu (24/4).

BACA JUGA  KPK Periksa Ketua Fraksi PAN DPR

Menurut Erwin, setiap perkara korupsi selalu menyisakan sejumlah dugaan korupsi lainnya. Selain karena watak kekuasaan sebuah rezim korup, juga berkaitan erat dengan kepentingan pertahanan dan pelipatgandaan kekayaan oleh segelintir elit.

Dikatakan, kasus wali kota Tanjungbalai M Syahrial ini bergulirnya ke KPK sejak tahun 2019 lalu dengan kasus dugaan korupsi Proyek saat beliau menjabat ketua DPRD, kemudian kembali mencuat pada tahun 2020 soal jual belijabatan, secara gamblang kita bisa melihat harta kekayaan M Syahrial yang kenaikan tahun 1988 dengan memiliki harga sebanyak Rp 11 Milyar , ini perlihatkan ada dugaan proses pelipatgandaan kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaannya sebagai kepala daerah dengan cara buruk.

Lebih detail, Erwin mengungkapkan sejumlah temuannya, seperti peran salah satu Kepala lingkungan di Tanjungbalai dan beberapa Oknum Pejabat yang menjadi pionernya, harus diungkap dan di publikasikan ke Publik, sehingga kepercayaan masyarakat ke KPK tidak semakin pudar.

BACA JUGA  Eni Setor Ke Munaslub Golkar Rp713 Juta

“Jujur saat ini masyarakat masih bertanya ke KPK bagaimana status terhadap orang – dekat Sahrial yang telah di periksa penyidik KPK, apakah dibebaskan atau memang akan dijadikan ATM kembali,”ucap Erwin.

Jika KPK tidak tebang pilih kasus, sebenarnya usai mengungkap kasus jual beli jabatan yang berujung ke kasus penyuapan ke Penyidik KPK, seret semua pejabat mulai dari Kepala Sekolah, Lurah hingga Kepala dinas yang Terlibat Soal Kasus Jual Beli Jabatan dan Calo. Agar kedepan disetiap daerah tidak lagi ASN menjadi sapi perahan kepala Daerah.

Erwin juga meminta Mendagri agar ikut berperan mendorong Pemkot Tanjungbalai agar segera melakukan upaya reformasi birokrasi yang mengarah pada pelaksanaan sistem yang transparan, akuntabel, dan antikorupsi. Kemudian mengajak masyarakat untuk mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi di Kota kerang tersebut.

“Dan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah Kota Tanjungbalai,” kata dia.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here