BERBAGI

Laporan: Heri Suroyo/ABS

JAKARTA – Kurangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di pedesaan-pedesaan tanah air, membuat pesimis Komite I DPD RI. Akibatnya, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, penduduk miskin pedesaan mencapai 14,93 juta orang, sedangkan di perkotaan hanya 9,86 juta orang dan kemungkinan meningkat pada tahun 2020.

Menurut Anggota Komite I DPD RI, Ahmad Bastian, menyongsong tahun 2021 ini, pemerintah harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta Badan Musyawarah Desa (BMD). Sebab, menurutnya masih banyak potensi desa yang belum tergarap dengan maksimal.

BACA JUGA  Pengurus MES Dituding A-Historis

“Saya nilai, dengan adanya UU Cipta Kerja ini, menegaskan kedudukan BUMDes sebagai badan hukum. Status sebagai badan hukum membuat peran BUMDes semakin penting antara lain sebagai konsolidator produk atau jasa, produsen berbagai kebutuhan, dan inkubator usaha masyarakat,” ucap Ahmad Bastian SY dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/3).

BACA JUGA  KPU Jabar Ingatkan Peserta Pemilu Segera Serahkan LPPDK

Senator dari Lampung ini menjelaskan, Dalam pasal 49 PP, disebutkan bahwa BUMDesa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUMDesa bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here