BERBAGI

Laporan: Heri. S
JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengingatkan, para penyelenggara pemilu 2019, harus bersikap ekstra hati-hati. Karena pemilihan umum yang akan berlangsung pada 17 April 2019, itu adalah pemilu lima kotak pertama yang akan dilalui bangsa Indonesia.

Artinya, bangsa Indonesia belum pernah memiliki pengalaman mengelola pemilihan Presiden, DPD, DPR, DPRD I dan DPRD II secara bersamaan. Sikap kehati-hatian, itu kata Zainudin sangat penting untuk menghindari ada kegagalan.

Karena satu kegagalan dalam pelaksanaan pemilu akan menyebabkan kegagalan-kegagalan lain. Untuk itu penyelenggara pemilu harus menyiapkan segala sesuatunya dengan cermat dan penuh kehatian-hatian

“Dari dua simulasi yang sudah dilakukan di Bogor dan Tangerang, waktu yang disyaratkan oleh UU, yaitu selama satu hari tidak bisa dipenuhi. Ini patut menjadi perhatian, KPU harus segera menemukan jalan keluar soal tafsir pelaksanaan pemilu yang memiliki batas waktu selama satu hari”, kata Zainudin Amali dalam diskusi 4 Pilar,’Menuju Pemilu 5 Kotak’ yang diselenggatakan Biro Humas MPR RI bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center MPR, DPR, DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (27/8)

BACA JUGA  Ini Prediksi Nama Caleg Kab/Kota Se-Lampung Hasil Pemilu

Menurutnya pentingnya sosialiasi pemilu serentak 2019 harus terus dioptimalkan, karena pemilih harus menyoblos 5 kotak (Presiden, DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II). Khususnya  masyarakat di pelosok daerah.

“Sosialisasi perlu disamping itu juga KPU masih memiliki pekerjaan rumah tentang peraturan turunan dari UU no 7 tahun 2017. Baik yang berbentuk PKPU maupun Peraturan Bawaslu. Misalnya saja soal putusan MK tentang DPD. Dan PKPU tentang larangan pencalegan koruptor,”ungkap Zainuddin.

BACA JUGA  Tarik Ulur Pilkada, DPR Tetap, DPD Tolak Pilkada Desember

Pernyataan serupa disampaikan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Menurutnya, peluang munculnya perselisihan soal pemilu akan muncul setelah diketahui siapa pemenangnya. Karena itu, sejak dini KPU meminta kepada Komisi II DPR RI untuk duduk bersama, membahasa berbagai persoalan yang mungkin akan menimbulkan persoalan dikemudian hari.

“Undang-Undang mensyaratkan peserta pemilu yang sah, itu adalah mereka yang sudah memiliki E-KTP. Tetapi di daerah Papua dan Papua Barat, masih banyak masyarakat yang belum memiliki E-KTP. Jadi saat ini di depan mata sudh ada dua persoalan yang harus segera dipecahkan. Pertama soal waktu bagi pelaksanaan pemilu, dan kedua soal E-KTP”, kata Wahyu Setiawan.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here