BANDAR LAMPUNG – Komisi II DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja pada Senin (7/7/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD itu membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024, termasuk serapan program dan rencana tindak lanjut ke depan.
Lima OPD yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Biro Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura.
Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan program di masing-masing OPD berjalan baik, tanpa kendala berarti.
“Tidak ada kendala besar yang disampaikan. Rata-rata pelaksanaan anggaran OPD juga sudah berjalan sesuai target,” ujar Mikdar dari Fraksi Gerindra.
Namun demikian, para anggota dewan tetap menekankan pentingnya pemerataan program bantuan ke seluruh daerah pemilihan (dapil), terutama di bidang ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan.
“Kami harap program OPD bisa lebih menyentuh dapil kami masing-masing, baik dalam APBD Perubahan maupun APBD Murni ke depan. Ini sangat ditunggu masyarakat, khususnya para petani,” lanjut Mikdar.
Ia menyoroti kebutuhan masyarakat terhadap berbagai bantuan, mulai dari alat mesin pertanian, bibit tanaman, hingga bantuan perikanan seperti benih ikan, yang dinilai sangat vital bagi daerah dengan tingkat ekonomi lemah.
“Kami mendorong OPD untuk lebih aktif mengajukan ke kementerian, agar bantuan bisa difokuskan ke daerah-daerah yang masih tertinggal, bukan hanya yang sudah maju,” tegasnya.
Mikdar berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat agar program-program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
