BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil menolak kriminalisasi Anggota KPU dan mengecam keras tindakan Oesman Sapta Odang (OSO) yang melaporkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Polda Metro Jaya. yang memutuskan KPU tidak memasukkan nama Ketua Umum Partai Hanura itu ke daftar calon tetap anggota DPD.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, dilaporkannya komisioner KPU ke polisi merupakan upaya pembajakan proses Pemilu. Ia menilai, KPU merupakan lembaga independen yang sedang menjalankan konstitusi, dasar hukum tertinggi Indonesia.

BACA JUGA  Pemerintah Kurang Perhatikan Lansia

“Bagaimana mungkin penyelenggara yang menaati keputusan Mahkamah Konstitusi dapat dipidanakan,” ujar Lucius di kantor KPU, Jakarta, Rabu (30/1).

Kritik juga disasar ke pihak kepolisian. Menurut Lucius, di masa Pemilu saat ini korps Bhayangkara seharusnya memilah tindak lanjut laporan yang berpotensi menimbulkan delegitimasi penyelenggaraan Pemilu.

“Kepolisian harusnya responsif terhadap penyelenggaraan Pemilu dan tidak mengutamakan laporan-laporan yang berpotensi membajak Pemilu,” ungkapnya.

BACA JUGA  GKR. Hemas: Demokrasi Pincang Tanpa Kehadiran Perempuan Sebagai Penentu

Sementara itu Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay meminta polisi bijak atas laporan terhadap komisoner KPU. Ia khawatir, jika laporan terus diproses tanpa ada pertimbangan konstitusi Pemilu akan kacau balau karena penyelenggara Pemilu terjerat hukum.

“Saya khawatir betul Pemilu kita akan berantakan di mana penyelenggaranya itu akan dijebloskan atas tindakannya yang sebetulnya itu tidak ada yang dilanggar,” pungkas Hadar.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here