BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan sudah berjalan hampir lima tahun. Tapi dalam implementasinya masih didapat banyak persoalan. Beberapa persoalan terkait besaran iuran dengan manfaat, ketersediaan layanan dan tenaga kesehatan, serta efektivitas kinerja BPJS Kesehatan perlu segera dievaluasi dan diperbaiki.

Demikian pernyataan dari Ketua Komite III DPD-RI, Dr. H. Dedi Iskandar Batubara. Hal ini terungkap dalam acara rapat kunjungan kerja antara delegasi Komite III DPD-RI dengan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Drs. Dermawan, beserta beberapa stakeholder terkait dibidang layanan kesehatan, bertempat di kantor Gubernur Aceh pada Selasa (27/11).

BACA JUGA  Senator Papua Prihatin Atas Penembakan Di Nduga

Lebih lanjut, Dedi Iskandar Batubara memaparkan, “Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas layanan kesehatan, masyarakat peserta BPJS Kesehatan menjadi korban, layanan kesehatan yang diterima menjadi terbatas, antrian yang panjang untuk memperoleh layanan rawat jalan, rawat inap maupun tindakan medis, sistem rujukan menjadi rumit dan hak untuk memperoleh obat pun menjadi berkurang.”

BACA JUGA  Kinerja BPJS Belum Memuaska

“Komite III DPD-RI berharap agar persoalan yang dihadapi BPJS Kesehatan dapat segera diatasi. Peran serta pemerintah daerah dan semua stakeholder dapat ditingkatkan dalam mendukung program JKN yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan,” tegas Dedi Iskandar Batubara, yang menjadi Ketua Delegasi Komite III DPD-RI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here