Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Presiden Joko Widodo kembali menaikkan premi atau iuran bulanan BPJS Kesehatan, ini kedua kalinya, setelah sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Kebijakan ini lantas menimbulkan kritik keras dari pelbagai kalangan, termasuk Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan. Menurut Irwan, keputusan presiden Jokowi itu telah mengabaikan hak konstitusional rakyat, di mana saat rakyat tengah terjepit akibat menurunnya pendapatan, kemudian dibebankan dengan naiknya iuran BPJS.

BACA JUGA  MKGR: Pengucuran KUR Perlu Ditingkatkan

“Rakyat jadi ambyar, kalau sikap pemerintah begini,” tegas anggota DPR RI Fraksi Demokrat ini kepada wartawan, Rabu (13/5).

BACA JUGA  Diundang, Jokowi Beragenda Di Bogor

Irwan menegaskan, dengan keadaan seperti ini rakyat bisa tidak mampu membayar premi sehingga jaminan kesehatan terabaikan.

“Ini sama saja menghilangkan hak kontitusi rakyat,” sergah politisi akrab disapa Irwan Fecho ini.

- Advertisement -
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here