Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Kenaikan iuran BPJS masih jadi polemik di tengah masyarakat. Masalahnya masyararakat tengah ditekan habis-habisan oleh wabah Covid-19 yang kurvanya belum ada tanda-tanda penurunan.

Kenaikan ini bukan saja cermin miskin empati pemerintah terhadap penderitaan rakyatnya sendiri. Tetapi juga menggambarkan lemahnya daya responsif yang seharusnya dimiliki oleh birokrasi pemerintah di masa darurat seperti sekarang ini.

Menurut Prof. Zainuddin Maliki, anggota DPR RI dari Fraksi PAN, dalam kondisi normal kita membutuhkan pemerintahan yang dinamis, responsif dan visioner. Apalagi di masa darurat Covid-19 seperti terjadi sekarang ini. Kita butuhkan pemerintahan yang mengerti dan memberdayakan rakyatnya.

BACA JUGA  Bamsoet Ajak Tolak Hasutan Merusak Akal

Pemerintah tetap memaksa menaikkan iuran BPJS melalui Perpres 64 tahun 2020. Kenaikan itu diberlakukan untuk semua kelas. Termasuk mereka yang tidak lagi bermata pencaharian akibat PHK atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Pemerintah tak merasa salah, karena disiapkan subsidi untuk PBPU dan BP.

Kendati mereka ini bersubsidi, namun tahun depan kelas III pasti harus membayar kenaikan iuran itu, karena pemerintah mengurangi jumlah subsidinya. Dengan iuran Rp 25.500 tanpa kenaikan, banyak keluarga yang merasakan kesulitannya, tidak terbayang bagaimana kesulitan mereka jika terkena kenaikan.

BACA JUGA  Larangan Mudik, DPR; Demi Kemaslahatan

Terkait dengan turunnya harga minyak mentah dunia. Rakyat menunggu sikap responsif pemerintah, tetapi tidak kunjung datang sehingga harga BBM di dalam negeri tetap saja tinggi. Ada yang menghitung produk setara Pertamax Turbo di Malaysia bisa dijual dengan harga lebih murah, sekitar Rp 4.600 per liter. Di Indonesia, harga Pertamax Turbo mencapai Rp 9.850 per liter. Jadi rakyat mensubsidi pemerintah. Bukan sebaliknya.

- Advertisement -
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here