Laporan: Heri Suroyo

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meninjau ulang semua regulasi terkait pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang malah berpotensi mengancam kampus bila dilakukan. “Salah satunya adalah Permenristekdikti nomor 51 tahun 2018 yang bisa berdampak pada pencabutan izin kampus bila melanggar ketentuan PJJ,” katanya di DPR, Rabu (15/7).

Dalam kondisi pandemi Covid-19, hampir seluruh kampus di tanah air melakukan pembelajaran jarak jauh, melalui berbagai platform daring. Ternyata aktifitas ini malah dianggap melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset & Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 51 tahun 2018 tentang pendirian, perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan pendirian, perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Dalam pasal 53 ayat (1) b di Permenristekdikti 51/2018, setiap kampus yang menyelenggarakan PJJ harus berakreditasi A.

BACA JUGA  Hari Ibu Bisa Teguhkan Posisi Politik Perempuan

“Padahal selama pandemi, semua jenis kampus mau tidak mau PJJ,” kata Politisi PKS ini.

Sanksi yang diberikan juga tidak main-main. Bila ketentuan tersebut tidak diindahkan, maka sanksi penutupan sudah mengancam.  Hal yang sama juga disampaikan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Budi Djatmiko. Dia meminta Pasal 53 Permenristekdikti 51/2018 agar dicabut. Sebab, pasal itu dinilai hanya mengatur perguruan tinggi berakreditasi A yang dapat melaksanakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

BACA JUGA  Fahri Nilai Kualitas Pelayanan Haji Makin Baik

“Jadi ada gagal paham di kementerian, PJJ dijadikan perizinan baru. Dengan kata lain, sekarang semua perguruan tinggi melanggar peraturan,” kata Ketua Aptisi, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Kerja Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Komisi X DPR, Rabu (15/7).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here