Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) berupaya mengoptimalkan sistem pencegahan penyelewengan anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program sosial tahun 2020.

Caranya, antara lain memperbanyak satuan kerja untuk zona integritas wilayah bebas korupsi, dan meningkatkan kualitas program-program sosial.

Hal itu diungkapkan Hartono Laras Sekretaris Jenderal Kemensos, siang hari ini, Selasa (11/2), usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Jangan sampai ada penyelewengan. Kami harus optimalkan sistem pencegahan, sebagai upaya untuk melaksanakan good government. Selain
memperbanyak satuan kerja untuk zona integritas wilayah bebas korupsi dan meningkatkan kualitas progam, inspektur jenderal juga terus mengawal dan melakukan pendampingan,” ujarnya.

BACA JUGA  Pertemuan IMF - WB di Bali Siap Sedia

Komisi VIII DPR RI, kata Hartono, mendukung penuh berbagai terobosan program yang akan diimplementasikan Kemensos pada tahun anggaran 2020.

Salah seorang anggota dewan yang memberikan dukungan adalah Buchori Yusuf dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Tapi, Buchori memberikan sejumlah catatan, seperti peningkatan kualitas data masyarakat penerima bantuan sosial, kemudian mendorong Kemensos untuk terus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan anggaran Kemensos semakin meningkat.

BACA JUGA  Tak ada HIP, Pemerintah Sodorkan RUU BPIP

Sekadar informasi, Tahun Anggaran 2020, Kementerian Sosial mendapat anggaran belanja Rp62,767 triliun. Alokasi anggaran terbesar untuk program bantuan sosial.

Porsi anggaran untuk belanja bantuan sosial sebanyak Rp58,089 triliun (sekitar 92,55 persen), dengan rincian Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak Rp29,129 triliun, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako senilai Rp28,080 triliun.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here