Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA -Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota DPR-RI Komisi VIII Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, menolak penghapusan santunan korban meninggal akibat Covid-19 yang disampaikan oleh Kementerian Sosial.

Melalui Surat Edaran No.150/3/2/BS.01.02/02/2021, Kemensos melalui Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kementerian Sosial menyatakan tidak tersedia alokasi anggaran santunan korban meninggal dunia akibat covid-19 bagi ahli waris pada Kementerian Sosial tahun anggaran 2021.

BACA JUGA  Tiga Kapolda Diganti, Gus Jazil: Penegakan Hukum Butuh Kerja Keras

Menurut Hidayat, penghapusan itu tak sesuai dengan keputusan bersama Kementerian Sosial dengan Komisi VIII DPR-RI yang sejak tahun 2020 telah bersepakat membuat anggaran yang empati kepada korban, apalagi yang sampai meninggal akibat covid-19, agar bisa menyantuni keluarga korban. Penghapusan santunan itu juga tak sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mewajibkan Pemerintah menyediakan bantuan santunan duka cita pada saat tanggap darurat bencana.

BACA JUGA  Menag Positif Covid, tapi Kondisinya Baik

“Pembatalan dana santunan sosial tidak menampilkan sikap kenegarawanan dengan empati kepada rakyat yang terkena musibah bencana. Padahal anggaran yang diperlukan tidak terlalu besar, dalam setahun pandemi hanya dibutuhkan Rp 518 Miliar untuk santunan korban Covid-19 atau sebesar 0,07% dari total anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 yang jumlahnya naik jadi Rp 688,23 Triliun,” demikian disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/2).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here