BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Menyusul kunjungan perwakilan anggota komite 1 DPD RI ke Kemenpan-RB mempertanyakan banyaknya peserta CPNS yang tidak lulus formasi tahun 2018, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyikapi dengan menerbitkan Peraturan Menpan RB Nomor 61 tahun 2018.

Peraturan baru itu sekakigus untuk memperlonggar Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. “Peraturan yang baru dikeluarkan Kemenpan-RB ini membuktikan saran Komite 1 DPR RI cepat di respon”, kata Nofi Candra dalam rilis komite 1 DPD RI di Jakarta, Kamis (22/11).

BACA JUGA  Forum Staf Ahli Kepala Daerah Diharap Sinergi Dengan DPD

Senator RI asal pemilihan Sumatera Barat yang ikut serta dalam pertemuan dengan Kemenpan-RB pada Selasa 13 November 2018 lalu, menyebut Komite 1 DPD RI mengusulkan agar Kemenapan-RB mengeluarkan peraturan yang mengakomodasi kebutuhan daerah terkait PNS yang akan melayani kepentingan publik dan tidak mengeliminasi harapan Kemenpan-RB terhadap PNS yang berkualitas.

BACA JUGA  Empat Senator Jambi Salurkan Bantuan Kebakaran di Desa Mendahara Jambi

Aspirasi demikian diarifi oleh Menpan-RB, Syafruddin, dengan mengeluarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Formasi Pegawai Negeri Sipil dalam seleksi calon pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here