Kelola Pendidikan, Wajib Transparan, Jangan Mainkan Dapodik!

Selasa, 19 Maret 2024 | 10:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Anis
LAMPUNG TIMUR -Tak mudah mengelola dunia pendidikan. Apalagi tak punya cita-cita mendidik dan berkeinginan menciptakan kader bangsa berkualitas.

Apalagi (niatnya) semata, mencari keuntungan pada dunia yang penuh cita dan pengabdian. Ini terjadi di PKBM Sukamaju Lampung Timur.

Ketua JMSI Lampung Timur, Riswan menyayangkan tertutupnya pengelola PKBM yang berada JL. Lapangan Merdeka dusun IV Kutosari, Sumbersari, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur Prov. Lampung.

Baca Juga:  Lampung Pacu Pertumbuhan Ekonomi

Dikatakan Riswan, semua pengelola pendidikan wajib mengisi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dimana dapodik berfungsi sebagai suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Praperadilan 8 Tersangka Korupsi Ditolak, Bidkum Polda Lampung Tegaskan Proses Penyidikan Sesuai Prosedur
Gubernur Lampung Minta Penanganan Karhutla Dipercepat, Mitigasi Diperkuat
Tinjauan Manajemen Strategik: Wacana Pengalihan Gaji ASN Melalui Koperasi Merah Putih
Abdullah : Perlu Dibuat UU Khusus Antiperundungan
Komisi X Minta 2Tahun Prabowo-Gibran Evaluasi Anggaran MBG
Sinergikan PSN Dan Program Daerah, Biar Gak Jalan Sendiri-Sendiri
Jihan Lepas THLC Wakili Lampung di Kompetisi Paduan Suara Internasional
Pastikan Percepatan Penanganan Karhutla, Wagub Jihan Pantau Pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca

Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 15:31 WIB

Praperadilan 8 Tersangka Korupsi Ditolak, Bidkum Polda Lampung Tegaskan Proses Penyidikan Sesuai Prosedur

Senin, 19 Oktober 2026 - 12:41 WIB

Gubernur Lampung Minta Penanganan Karhutla Dipercepat, Mitigasi Diperkuat

Senin, 19 Oktober 2026 - 12:36 WIB

Tinjauan Manajemen Strategik: Wacana Pengalihan Gaji ASN Melalui Koperasi Merah Putih

Senin, 19 Oktober 2026 - 11:56 WIB

Abdullah : Perlu Dibuat UU Khusus Antiperundungan

Senin, 19 Oktober 2026 - 11:53 WIB

Komisi X Minta 2Tahun Prabowo-Gibran Evaluasi Anggaran MBG

Berita Terbaru

Berita Utama

Abdullah : Perlu Dibuat UU Khusus Antiperundungan

Senin, 19 Okt 2026 - 11:56 WIB

Berita Utama

Komisi X Minta 2Tahun Prabowo-Gibran Evaluasi Anggaran MBG

Senin, 19 Okt 2026 - 11:53 WIB