BERBAGI

Oleh: Fadli Zon*)
JAKARTA – Banyak klaim keberhasilan pembangunan pemerintah tak sesuai kenyataan atau bertolak belakang dengan rencana awal yang dijanjikan. Pemerintah tak punya road map yang jelas, karena orientasinya menjadikan pembangunan hanya etalase politik. Padahal pembangunan adalah kewajiban bagi pemerintahan manapun, bukan prestasi. Prestasi itu kalau blue print yang direncanakan dapat direalisasikan dan akhirnya menstimulus ekonomi.

Semula, pemerintahan Presiden Joko Widodo berapi-api menggulirkan jargon “Revolusi Mental”, namun bahkan sebelum genap empat tahun jargon itu telah lenyap diganti klaim pembangunan infrastruktur fisik.

Masalahnya, klaim pembangunan infrastruktur juga sering kali mengambil hasil-hasil pembangunan dari pemerintahan terdahulu atau hasil pemerintah provinsi dan kabupaten. Pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka sebenarnya keberhasilan pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah Gubernur Ahmad Heryawan, tapi kini diklaim seolah hasil pemerintah pusat sekarang. Padahal pembangunan itu sudah dimulai pada periode lalu dengan menggunakan sebagian besar dana APBD.

BACA JUGA  Akurasi Data Banjir BMKG tak Akurat

Begitu juga dengan jargon pembangunan Poros Maritim. Pemerintah pernah berbusa-busa memperkenalkan konsep tol laut, tapi yang dibangun justru tol berbayar di darat. Itupun, banyak dibiayai oleh utang yang kini membebani keuangan BUMN.

Adanya kesenjangan antara konsep atau janji dengan realisasi menunjukkan bahwa sejak awal pemerintahan ini memang tak memiliki strategi pembangunan yang jelas. Ini membuat sebagian besar proyek pembangunan menjadi tak realistis, karena memang tak berangkat dari proyeksi kebutuhan dan perencanaan matang. Selain itu, pembangunan gagal menstimulus pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan 7-8%.

BACA JUGA  Fraksi Nasdem Kembali WFH,7 Staf Reaktif 

Pembangunan mestinya juga dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan, bukan untuk kepentingan etalase politik atau pencitraan semu. Mahal sekali harga yang harus dibayar oleh rakyat Indonesia nantinya.

Dalam empat tahun terakhir, misalnya, anggaran publik dan juga utang sektor publik secara jor-joran digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dengan mengabaikan kebutuhan lainnya. Jika hasil pembangunan itu utilisasinya minim, bukankah itu merugikan dana publik yang telah dihabiskan?.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here