BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Ketua DPP Golkar Bambang Soesatyo menegaskan jika partainya terbanyak dalam mengajukan caleg eks napi koruptor semata untuk menghargai hak asasi manusia (HAM). Juga tak ada larangan dalam UU Pemilu.

Tapi, soal keterpilihan diserahkan ke masyarakat. “Golkar kan menjunjung tinggi HAM, itu adalah hak yang paling dasar untuk memilih dan dipilih. Bahwa rakyat nanti akan milih atau tidak, kita serahkan kepada masyarakat,” tegas Ketua DPR itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (31/1).

BACA JUGA  Pemerintah Harus Prudent Kelola Ekonomi 2020

Dalam pengumuman caleg eks napi koruptor, Golkar sebanyak 8 orang, disusul Gerindra 6 orang, PAN 4 orang, PKS 1 orang, Hanura 5 orang, dan seterusnya.

Rakyat sudah cerdas. Sekarang ini meski tak diberi tahu, rakyat bisa mencari sendiri siapa tokoh yang akan dipilih untuk mewakili daerahnya

Menurut Bambang, polemik soal caleg eks napi koruptor itu sudah lama. KPU membuat peraturan atau PKPU melarang eks koruptor menjadi caleg berdasarkan tafsir UU Pemilu, namun ketentuan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), sehingga eks koruptor boleh nyaleg.

BACA JUGA  Bamsoet: DPR Tak Pernah Berhenti Berbenah Diri

Karena itu dia meminta mempercayakan semua itu kepada rakyat. “Rakyat sudah cerdas. Sekarang ini meski tak diberi tahu, rakyat bisa mencari sendiri siapa tokoh yang akan dipilih untuk mewakili daerahnya,” ujarnya.

Golkar kata Bamsoet, partai yang taat aturan UU. Sehingga selama UU bahkan MA tidak melarang, maka siapa pun boleh nyaleg. Kecuali sudah ada putusan pengadilan yang mencabut hak-hak politik yang bersangkutan, pungkasnya.[*]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here