BERBAGI

JAKARTA – Pembuktian perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) bagi obligor Sjamsul Nursalim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) oleh Penuntut Umum KPK dinilai terlalu didramatisasi dan banyak yang didasarkan pada asumsi. Keterangan para saksi yang dihadirkan justru menunjukkan lemahnya dakwaan.

BACA JUGA  Dipasena Dijual Murah, Tanggungjawab Menkeu

“Tidak terlihat peran terdakwa (mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung) dalam dugaan peristiwa pidana korupsi yang didakwakan tersebut,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Advocacy and Public Policy (IAPP) Amriadi Pasaribu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/7).

Menurut Amri, sejauh persidangan berlangsung hingga saat ini, justru memperkuat bukti bahwa penerbitan SKL pada April 2004 itu merupakan produk kebijakan negara yang sah, yang dimulai dari proses dalam Rapat Kabinet, Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), dan persetujuan menteri terkait selaku atasan ketua BPPN.

BACA JUGA  Dipasena Dijual Murah, Tanggungjawab Menkeu

“Adapun peran ketua BPPN selaku penandatangan SKL tersebut merupakan konsekuensi logis dari proses formal yang telah dilewati sebelumnya,” kata Amri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here