Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Dalam 48 Hari (Periode 1 April- 18 Mei 2020) Utang Pemerintah bertambah 635 Triliun menjadi total Utang 5.583,8 T Jika Data Yang dipakai Utang Pemerintah bulan februari 2020 senilai 4.948.8 T.

“Diperkirakan masih akan Terus bertambah karena Fundamental krisis kesehatan masih Belum sepenuhnya terkendali, Kita berharap Penggunaan Dana Pinjaman tersebut tidak dikorupsi,” tegas Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra Kamrrusamad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (19/5).

“Kita juga mempertanyakan Penyerapan anggaran kesehatan senilai 70 T dan Insentif untuk UMKM & Pemulihan ekonomi senilai 270 T Apakah sepenuhnya Sudah terserap dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Apakah sudah efektif, tepat sasaran serta mampu menggerakkan sektoril?,” dipertanyakan Kamrussamad.

Ia menjelaskan perubahan Postur APBN dilakukan dua kali dalam satu bulan menunjukkan Menteri Keuangan Diragukan dalam memotret kondisi ekonomi dan menentukan indikator ekonomi Dalam merumuskan Kebijakan Fiskal.

“Kita Sudah ingatkan agar memiliki data Yang terintegrasi sebagai basis Pengambilan keputusan supaya tidak premature dalam menyusun postur APBN. Ini Kenyataan Yang Harus diterima Pelebaran defisit tanpa Batas Maksimal dalam Perppu 1/20 Pada akhirnya berpotensi membahayakan kedaulatan negara karena beban Utang Pemerintah sangat besar bahkan Melampaui Ratio Utang standar Internasional Yang di tetapkan sejumlah Lembaga Keuangan dunia seperti IMF,” Ujar Kamrussamad

BACA JUGA  Tak Minta Jabatan-Harta, Fadli: Kita Bersyukur Punya Ulama Seperti UAS

“Bahwa indikator kerentanan utang pemerintah telah melampaui rekomendasi IMF dalam International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411.
Rasio-rasio yang melampaui batas aman antara lain rasio debt service terhadap penerimaan, rasio bunga utang terhadap penerimaan, dan rasio utang terhadap penerimaan,” tambahnya.

Kamrussamad mengatakan secara lebih rinci, rasio debt service terhadap penerimaan tercatat sudah melampaui standar IMF sejak 2018. Pada 2018 rasio debt service terhadap penerimaan mencapai 39,06 persen, sedangkan IMF mematok batas aman di nominal 25 persen hingga 35 persen.

“Rasio bunga utang terhadap penerimaan yang oleh IMF dibatasi pada 7 persen hingga 10 persen telah dilampaui oleh pemerintah sejak 2015 dimana rasio bunga utang terhadap penerimaan mencapai 10,35 persen,” katanya.

Adapun rasio utang terhadap penerimaan yang oleh IMF dibatasi pada 90 persen hingga 150 persen sudah dilampaui oleh pemerintah sejak 2013 di mana rasio tersebut menapai 165,09 persen.

BACA JUGA  Bamsoet Ajak Parlemen Dunia Berperan Aktif Dalam Pencapaian SDGs

Ia mengungkapkan Hingga kuartal III/2019, nominal ketiga rasio tersebut terus bertumbuh dan semakin jauh dari batas aman yang menjadi best practice internasional.

Selain mengindikasikan nominal utang yang terus bertumbuh, rasio ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pemerintah tidak bertumbuh seiring dengan bertambahnya utang pemerintah.

Meski PDB Indonesia terus bertumbuh dari tahun ke tahun, akan tetapi hal ini tidak diiringi oleh pertumbuhan tax ratio atau rasio pajak. Namun, kondisi yang terjadi adalah tax ratio terus konsisten turun.

“Tax ratio yang pada 2015 mencapai 10,76 persen pada 2019 lalu justru turun ke angka 9,76 persen, padahal RPJMN 2015-2019 menargetkan tax ratio pada tahun lalu bisa naik hingga 16 persen. “Artinya ada angka PDB tertentu yang tidak kita peroleh pajaknya,” jelas Kamrussamad.

“Kita mendorong perubahan struktural atas pengelolaan fiskal pemerintah, terutama pentingnya fiscal sustainability analysis (FSA) untuk segera disusun,” pungkasnya.(*)

- Advertisement -
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here