BERBAGI

Laporan: Vona/Cj
BANDARLAMPUNG-Menyikapi politik nasional yang tak menentu, Pengurus KAHMI Lampung menyatakan sikap. Dalam rilis yang ditandatangi Ketua Presidium Abi Hasan Mu’an dan Sekretaris, Ganjar Jationo, berikut pernyataan sikap KAHMI, yang diterima lintaslampung.com, Rabu (3/3).

Menyikapi dinamika kehidupan politik, hukum, dan ekonomi negara saat ini, dirasakan telah menjadi ruang sempit bagi tumbuh dan berkembangnya kehidupan manusia Indonesia yang memiliki keluhuran nilai sosial budaya dan ajaran agama (dalam berislam
khususnya).

Kolaborasi segelintir elit kekuasaan dan pemodal besar dengan kepentingan ekonomi dan politiknya, telah berhasil menyelundupkan kebijakan-kebijakan hukum yang merugikan dan melemahkan masyarakat dan bangsa ini. Negara dengan mengatasnamakan bagian dari masyarakat internasional, mengusung liberalisasi ekonomi dengan ideologi kapitalisme. Utang luar negeri sebesar Rp 2.870 triliun yang katanya untuk menggerakkan ekonomi Indonesia, nyatanya hanya mampu membangun infrastruktur yang dibutuhkan pemodal melalui investasi. Pembangunan jalan tol, pelabuhan dan bandar udara, “seolah olah” dilakukan untuk mensejahterakan rakyat, namun nyatanya lebih mengarah kepada kepentingan negara pemodal.

BACA JUGA  Zona Merah Bandarlampung Dievaluasi

Sementara konstitusi negara mengamanatkan tanggungjawab pengelolaan ekonomi negara sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) ayat (2) ayat (3). Kenyataan perkembangan ekonomi dibidang perdagangan dan industri, ekspor para pengusaha nasional tidak berdaya menghadapi banyaknya serbuan produk import. Kebijakan perlindungan dan pengamanan negara terhadap industri dalam negeri sangat lemah, terbukti pada banyak kasus (seperti produk hortikultura, hewan, dan baja) kalah dengan negara lain dalam sengketa di Organisasi perdagangan internasional (World Trade  Organization).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here