BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI, yakni perluasan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday). Kedua, Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Ketiga, Peningkatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Hasil Sumber Daya Alam.

Namun Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bahlil Lahadalia, menghimbau agar pemerintah meninjau kembali paket kebjiakan tersebut khususnya mengenai relaksasi DaftarNegatif Investasi.

“Pertama paket kebijakan ekonomi ke XVI ada tiga, Tax Holiday, peningkatan Devisa Hasil Exspor (DHE), dan penarikan 54 item Daftar Negatif Investasi. Untuk Tax Holiday dan DHE, Hipmi setuju. Tapi untuk penarikan Daftar Negatif Investasi apa pun alasanya, Hipmi tidak setuju,” ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (20/11).

BACA JUGA  Jokowi ke Yogja, Kunjungi Merapi

Bahlil menjelaskan, pertama bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), itu adalah pahlawan terakhir yang menjaga perekonomian nasional, dan itu terbukti pada tahun 1998 ketika krisis ekonomi melanda, yang menyelamatkan ekonomi Indonesia itu adalah UMKM, “UMKM pahlawan terakhir bagi perekonomian Nasional,” urai Bahlil yang juga Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Relawan Pengusaha Muda Nasional Pendukung Jokowi-Maruf Amin (Repnas).

BACA JUGA  Jelang Pelantikan Jokowi, Ribuan Mahasiswa Terus Berdemo Tolak RKUP-RUU KPK

Lanjut Bahlil, kedua, Hipmi menilai bahwa Kementerian teknis yang membuat keputusan itu tidak sejalan dengan arah kebijakan Presiden Jokowi. Sebab menurut Bahlil, Presiden Joko Widodo pro terhadap UMKM. Ia meyakini Presiden Joko Widodo punya keberpihakan pada UMKM. “Jadi para pejabat, oknum-oknum pejabat itu, jangan melakukan sesuatu yang pada akhirnya orang mengangap bahwa pak Jokowi lah yang salah,” terang Bahlil.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here