BERBAGI
Sidang Paripura. Heri

PP Harus Turun 100 Hari

JAKARTA – Rapat paripurna DPR hari ini mengagendakan pengesahan RUU Antiterorisme.

Mengawali Sidang Paripurna dengan agenda pengesahan UU, Ketua Pansus RUU Terorisme, Muhammad Syafii menjelaskan, secara substansi banyak penambahan aturan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai penguatan UU.
Pansus RUU Antiterorisme pun berharap Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pengatur jalannya UU tersebut, setelah disahkan nanti, dapat diterbitkan maksimal 100 hari setelah pengesahan.

BACA JUGA  Bamsoet Apresiasi Kerja Pansus

“Tiap UU perlu turunan dalam hal ini Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari tiap UU. Kita amanatkan PP tersebut bisa turun paling lama 100 hari setelah UU ini disahkan,” kata Ketua Pansus RUU Antiterorisme M Syafi’i di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).

BACA JUGA  Pangdam: Bersihkan Kampus Dari Paham Radikal

Tak hanya itu, Syafi’i pun bicara mengenai pelibatan TNI dalam penindakan terorisme. Ia mengamanatkan tiga hal, salah satunya penerbitan Perpres dengan batas waktu maksimal satu tahun setelah UU Antiterorisme tersebut disahkan,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here