BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Ali Zamroni, Anggota Komisi X DPR RI mengkritik tajam rencana ini.

BACA JUGA  Junaidi: Awas Investasi Ilegal

Bukan berarti karena 85% pendapatan negara berasal dari pajak maka pendidikan juga harus kena imbasnya. Memang betul negara dalam kondisi pemulihan ekonomi karena dampak pandemi, namun kebijakan ini berpotensi mempersulit masyarakat di saat yang sudah sulit.

BACA JUGA  Bamsoet: Gagasan Motor Masuk Tol, Banyak Yang Sotoy

Seharusnya dalam kondisi saat ini negara memberikan stimulus ekonomi sebanyak-banyaknya kepada seluruh sektor, bukannya malah memperkeruh suasana dengan memberikan beban tambahan kepada masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here