Laporan: Agus/Cj

WACANA Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD agar Polsek tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan ala Kepolisian di Jepang. Menjadi Bahan pertimbangan Polri.

Polri mengaku siap untuk mendiskusikannya, namun ada beberapa catatan yang perlu ditekankan. Ini dikatakan staf Ahli Kapolri bidang Sosial-budaya Irjen Pol Fadil Imron,.

Kata Fadil, ide Menko Polhukam merupakan model perpolisian di Jepang. Polsek fokus pelayanan dan pencegahan. Namun ada beberapa catatan.

Diantaranya, wilayah hukum Polres berdasarkan jumlah penduduk dan komposisi permasalahan. Termasuk jumlah komposisi Polisi dan masyarakat. Misalnya Polres Jakarta Barat bisa dipecah menjadi tiga Polres, karena kepadatan dan tingkat persoalan.

BACA JUGA  Winarti: JTTS Memperpendek Jarak

Kemudian, struktur Polri dan hubungan tata cara kerja (HTCK) otomatis akan berubah di tingkat polsek serta polres. Sebab struktur itu mengikuti keputusan presiden (kepres) yang ada tentang Polri.

Lalu, pertimbangan pembentukan polres tak berdasarkan struktur pemerintah daerah (pemda), melainkan beban kerja.

Ditambakan mantan Kapolres Jakbar ini polres perlu dipecah lagi menjadi beberapa kepolisian subsektor. Model inilah yang disebut mirip dengan kepolisian Jepang yang diinginkan Mahfud MD. Sebab, model polisi Jepang adalah mengutamakan pencegahan kejahatan.

BACA JUGA  Jokowi: Belanja Harus Disertai Realisasi Anggaran Berkualitas

Mantan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri ini juga menyatakan kesemuanya membutuhkan penguatan SDM serta pendanaan yang cukup.

“Di Jepang dikenal dengan nama koban dan chuzazo. Untuk ini perlu waktu dan perencanaan terkait anggaran untuk penguatan sumber daya organisasi (man, money, material and method), dan kunci keberhasilan model pemolisian seperti ini adalah transformasi organisasi, problem solving, dan pelibatan publik (masyarakat, pemda, NGO), atau sinergisitas polisional,” pungkas Fadil.(*)

- Advertisement -
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here