BERBAGI
ilustrasi

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Kasus dugaan pemerasan Rp 1,5 miliar yg dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri terhadap Walikota Tanjungbalai tidak hanya memalukan, tapi juga menjadi fenomena baru bahwa ada dekadensi kemerosotan moral di kalangan oknum lembaga antirasuha tersebut.

“Ind Police Watch (IPW) mengecam keras kasus ini. Bagaimana pun, Kasus dugaan pemerasan ini tidak boleh ditolerir. Jika terbukti pelakunya harus dijatuhi hukuman mati. Sebab apa yg dilakukan oknum polisi SR berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) itu membuat kepercayaan publik pada KPK menjadi runtuh,” tegas Neta S Pane Ketua Presidium Ind Police Watch dalamketerangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/4).

Menurutnya selama ini harapan publik satu satunya dalam pemberantasan korupsi hanyalah KPK. Sedangkan pada polri maupun kejaksaan, publik sudah kehilangan kepercayaan. Namun dgn adanya kasus dugaan pemerasan terhadap walikota tanjungbalai ini publik pun akan dgn gampang menuding bahwa KPK tak ada bedanya dgn polisi maupun kejaksaan.

BACA JUGA  Bupati Solok Selatan Tersangka

“Kalau opini ini berkembang luas dikhawatirkan akan muncul gugatan publik yakni, untuk apa lembaga kpk dipertahankan.
Untungnya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial ini, KPK bekerja cepat,” kata Neta.

Bersama Propam Polri, KPK menangkap penyidik berinisial AKP SR yg diduga melakukan pemerasan itu. Dalam kasus ini IPW menekankan KPK tidak sekadar memastikan proses hukum terhadap penyidik yang berasal dari Polri yg diduga memeras itu.

” Lebih dari itu hukuman mati harus diarahkan kepada ybs, mengingat ybs sudah merusak kepercayaan publik pada KPK,” tambahnya.

IPW berharap, dalam kasus ini KPK tidak sekadar memegang prinsip zero tolerance terhadap personilnya yg brengsek. Lebih dari itu, kasus ini perlu menjadi pelajaran bagi para pimpinan maupun Dewas KPK untuk mengevaluasi sistem rekrutmen personilnya, terutama rekrutmen untuk para penyidik. Tujuannya agar “citra seram” KPK tidak digunakan untuk menakut nakuti dan memeras para pejabat di daerah maupun di pusat.

BACA JUGA  Kantor Ditjen Cipta Karya Digeledah KPK

“Jika selama ini para terduga korupsi atau tersangka dikenakan rompi oranye dan dipajang KPK di depan media massa, IPW mendesak terduga pemerasan terhadap walikota tanjungbalai itu juga dikenakan rompi oranye dan dipajang di depan media massa. Agar publik tahu persis penyidik KPK yg diduga menjadi pemeras tersebut.,” jelas Neta.

Ia mengatakan Kejahatan yg diduga dilakukan penyidik KPK itu lebih berat dari korupsi yg dilakukan para koruptor. Sebab dia sudah meruntuhkan harapan publik pada KPK. Jika para elit KPK dengan meyakinkan bahwa mereka tidak akan menolerir penyimpangan dan memastikan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu.

“IPW juga berharap KPK jangan menyembunyikan dan melindungi penyidiknya yg diduga melakukan pemerasan. Sehingga tidak ada alasan bagi KPK untuk memakaikan rompi oranye dan memajangnya di depan media massa,” pungkas Neta.(*)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here