BERBAGI

JAKARTA – Hasil dari pengawasan pilkada serentak, pihaknya menemukan berbagai masalah seperti berupa validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga ada calon tunggal, calon kepala daerah menjadi tersangka tindak pidana. Serta indikasi mahar politik dan money politic, serta pelanggaran netralitas ASN.

“Permasalahan DPT masih berulang sejak pilkada serentak tahun 2015 sampai terakhir pilkada tahun 2018,” kata Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, Rabu (18/7)

Menurutnya semestinya, dalam pilkada harus menggunakan satu data sebagai acuan, sehingga data tersebut dapat memberikan data riil mengenai pemilih, sambungnya.

“Kita sepakat pemilihan di 2019 tidak ada lagi hal yang mencederai hasil dari proses, terutama DPT. Sebab DPT menjadi penting jika melibatkan quantitative election yang merupakan poin utama dalam pilkada,” ungkap Muqowam.

BACA JUGA  DPR Kecam Keras Rencana Israel Aneksasi Tepi Barat dan Lembah Yordan

Masalah ASN (Aparatur Sipil Negara) harus netral disinggung oleh Wakil Ketua Komite I DPD Hudarni Rani karena beberapa pelaksanaan pilkada, masih ditemukan kasus pemberdayaan ASN untuk kemenangan calon kepala daerah.

“Saya meminta agar ASN dapat bersikap netral dan tidak mendukung calon kepala daerah tertentu yang ikut pilkada,” jelasnya.

ASN harus profesional dan paham dengan tugasnya. Kalau soal Pilkada jangan ikut campur, jangan jadi jurkam orang. Negeri ini baik kalau birokrasinya profesional, pinta Senator dari Provinsi Bangka Belitung ini.

BACA JUGA  DPR Gagas Forum Kerjasama Parlemen 

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menjelaskan soal DPT, data yang dimiliki mereka diupdate secara berkala.
Termasuk data penduduk yang berumur 17 tahun di tahun 2019 yang akan menjadi pemilih di Pilkada 2019.

Hanya saja Mendagri mengkhawatirkan penduduk yang berumur 17 tahun tidak mau merekam data mereka untuk memperoleh e-KTP.

“Padahal secara konsitusional untuk memilih harus mempunyai e-KTP. Ada 6 juta orang yang punya surat keterangan, tapi apakah mereka mau melakukan pelaporan sampai Desember untuk mendapatkan e-KTP,” pungkasnya.[heri/lintas]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here