BERBAGI
Ilustrasi. Net

JAKARTA – Panitia kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggelar rapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dalam rangka finalisasi penyusunan pasal-pasal RUU KUHP.

“Kalau berdasarkan keterangan pihak pemerintah, kami mendapat penjelasan bahwa penyusunan pasal-pasal yang sedang mereka susun, yang sudah dalam tahap finalisasi, begitu juga tim yang dari DPR,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5).

Bamsoet mengatakan, pembahasan RUU KUHP sudah sampai tahap sinkronisasi. Ditargetkan, RUU tersebut akan selesai paling lambat Agustus 2018.

BACA JUGA  DPR Muhibah Ke Afrika Selatan

“Tinggal dalam waktu dekat ini hanya sinkronisasi, dan mudah-mudahan bisa lebih cepat,” ungkapnya.

“Paling lambat beliau-beliau menyampaikan kepada saya bahwa baik pemerintah maupun dari Panja DPR RI mereka akan menyelesaikan Agustus. Akan menjadi kado ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Sehingga momentum 17 Agustus besok itu adalah bahwa kita punya UU KUHP sendiri tidak lagi pakai UU pidana kolonial,” tambahnya.

Bamsoet mengakui masih ada perdebatan dalam pembahasan RUU KUHP, salah satunya terkait dengan pasal perzinaan dan LGBT.

Ia juga menegaskan, mengenai aturan hukum perzinaan dan LGBT, dinyatakan melanggar jika terjadi perbuatan seksual yang dilakukan di ruang publik.

BACA JUGA  DPR Muhibah Ke Afrika Selatan

“Tentang LGBT itu sudah ada titik temunya, yang penting tidak ada diskriminasi. Karena UU di Singapura lebih ketat, bisa masuk ke ruang publik bisa masuk ke kamar. Nah kita ini enggak. Sejauh perbuatan itu dilakukan di rumah dalam kamar itu tidak ada masalah,” tegas Politisi Golkar.

“Jadi UU ini saya tegaskan tidak masuk ke dalam ruang privat. Negara tidak mengurus hal-hal yang sifatnya pribadi,” pungkas Bamsoet.[heri/lintas]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here