BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Anggota MPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon menegaskan masalah hoaks adalah masalah bersama dan pemberantasan hoaks harus mempunyai standar yang sama.

“Jangan menggunakan standar ganda”, tegasnya dalam ‘Diskusi Empat Pilar MPR’, dengan tema ‘Ancaman Hoaks Dan Keutuhan NKRI” di Press Room, Komplek Gedung MPR, DPR, dan DPD, Jakarta, Jum’at (5/10).

Fadli mengaku dirinya menjadi korban hoaks karena ada 6 hoaks yang menimpa dirinya telah dilaporkan kepada aparat hukum, polisi tidak diproses.

”Kali pertama saya melaporkan pada 1 Mei 2017”, ujarnya,

Meski dirinya sudah melaporkan kepada polisi namun alumni Universitas Indonesia itu heran sampai di mana proses hukumnya. “Saya sudah melaporkan namun tak ada kejelasan”, ungkap Fadli.

Ia membandingkan dengan kasus pengusutan Ratna Sarumpaet yang begitu cepat kurang dari 24 jam tuntas. “Seharusnya semua masalah diusut seperti itu”, ujar alumni London School of Economics and Political Science itu.

Mengenai Ratna Sarumpaet, Fadli sebelumnya percaya pada perempuan seniman itu. Dikatakan banyak perjuangan yang dilakukan seperti membela warga Kampung Aquarium Jakarta. Menurut Fadli, sebagai wakil rakyat dirinya mempunyai kewajiban untuk menerima semua pengaduan masyarakat. “Kewajiban kita menerima aduan dari masyarakat”, tuturnya.

BACA JUGA  Ratna Akui Rekayasa Kasus Dan Minta Maaf

Ketika disinggung soal verifikasi, lembaga yang dipimpinnya itu tak punya badan yang melakukan itu. “Tugas kita adalah menyampaikan aspirasi”, tegasnya.

Fadli sudah meminta Ratna Sarumpaet melapor polisi dan melakukan visum bila benar-benar dianiaya orang.

Atas sikap bohongnya Ratna Sarumpaet, dirinya sangat menyesal. “Kita tak menyangka orang sekritis itu melakukan kebohongan”, sesalnya. Fadli menyebut dalam masalah ini sebagai korban hoaks.

Hal berbeda diungkapkan Komarudin Watubun Anggota MPR Fraksi PDIP mengatakan, masalah Ratna Sarumpaet adalah masalah yang biasa. “Lebih penting peduli pada musibah bencana yang terjadi di Indonesia”, ungkapnya.

Kasus itu membesar menurutnya karena ada orang-orang besar yang dibohongi. Karena yang membela kubu Prabowo Subianto membuat isunya menjadi ramai.

Watubun tak khawatir dengan masalah itu. Dikatakan sebenarnya Prabowo Subianto dan Joko Widodo telah memberi teladan persatuan bagi bangsa Indonesia. Dituturkan saat Asian Games mereka berdua berpelukan. “Itu pesan perdamaian”, tegasnya.

BACA JUGA  Ratna Sarumpaet Akui Salah Dalam Sidang Di PN Jaksel

Sementara itu Pakar komunikasi Politik UI Prof. Hamdi Muluk mengatakan, bila masyarakat ingin berpolitik dengan wawasan yang maju dan hasil yang maksimal maka semua harus mengedepankan adu gagasan dengan basis pada data dan fakta.

“Hal demikian akan membawa masyarakat dan bangsa kepada hal yang lebih baik”, ujarnya.

Dengan menggunakan data dan fakta menurut Hamdi akan menjauhkan bangsa ini dari godaan informasi yang tak berbasis pada data dan fakta.
“Hoaks itu sesuatu yang tak ada data dan faktanya”, katanya.

Masalah hoaks perlu diseriusi, dicegah, sebab dampak dari berita yang tak berdata dan berfakta itu bisa memicu kerusuhan sosial. Hamdi menceritakan, kerusuhan yang terjadi di negara Rwanda yang menyebabkan disintegrasi bangsa dikarenakan hoaks yang disebarkan oleh media.

“Jadi jelas, hoaks bisa menimbulkan perpecahan dan konflik”, pungkas Hamdi.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here