BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, menginteruosi Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Menteri Sosial. Interupsi dilakukan untuk menolak rencana Pemerintah yang akan menghapuskan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan menegaskan dukungannya atas sikap komisi VIII DPR untuk penguatan kelembagaan BNPB.

Menurutnya, draft Revisi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang sedang dibahas di Komisi VIII DPR-RI bersama Pemerintah harus mengkoreksi rencana Pemerintah yang akan menghapuskan BNPB. Sebaliknya, posisi kelembagaan BNPB diperkuat sehingga bisa maksimal menjalankan fungsi mitigasi dan penanganan bencana. Saat ini, dengan adanya BNPB saja masalah-masalah terkait penanganan Bencana Alam dan non Alam di Indonesia, belum tertangani dengan maksimal, bagaimana bila BNPB ditiadakan. Sementara jenis-jenis bencana yang melanda Indonesia makin banyak dan berragam. Interupsi Hidayat diterima dan dimasukkan dalam keputusan Rapat Kerja Komisi VIII DPRRI dengan Mensos yang mengikat seluruh pemegang kepentingan terkait.

BACA JUGA  Pancasila Mengandung Nilai Islam yang Kuat

“Bahwa Komisi VIII mendukung agar kelembagaan BNPB diperkuat. Itu sikap prinsip kita di DPR,” ujar Hidayat dalam interupsinya di Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Sosial tentang RUU Penanggulangan Bencana, Senin (17/5).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here