BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mencermati simpang siur kabar soal dana haji, terkait pembatalan keberangkatan haji tahun 2021. Serta banyaknya permintaan publik agar dilakukan audit dana haji.

Agar jemaah calon haji yakin bahwa dana mereka aman, dan tidak menimbulkan fitnah, HNW sapaan akrab Hidayat meminta agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyambut harapan masyaraka dengan meminta secara terbuka, agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit dana haji yang dikelola BPKH secara transparan dan profesional.

BACA JUGA  Fadel: Pilih Pemimpin Pro Petani

BPKH yang didirikan tahun 2017 telah dua kali berturut-turut mendapatkan kualifikasi terbaik (WTP) dari BPK. Mereka tentu tidak mempunyai keberatan untuk memenuhi harapan publik, apalagi pemeriksaan itu bisa membuktikan kredibilitas BPKH sendiri.

BACA JUGA  Bamsoet Harap Neraca Perdagangan Indonesia-Selandia Baru Surplus

Sekalipun BPKH sudah menyatakan bahwa dana jemaah calon haji aman, tapi BPKH, BPK dan juga pemerintah tidak bisa menutup mata dan telinga akan adanya kecurigaan masyarakat atas penggunaan dana haji tersebut. Terlebih setelah pemerintah kembali memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jamaah haji tahun 2021.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here