HNW berharap pemerintah mengambil langkah serius untuk menangani persoalan tersebut. Apalagi, Pemerintah diwajibkan oleh Pembukaan UUD RI 1945 untuk melindungi dan memakmurkan seluruh Bangsa Indonesia. Bahkan pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 tegas menyebutkan bahwa tugas Negara untuk memelihara dan peduli terhadap warganya yang fakir miskin.

BACA JUGA  Bamsoet: Jangan ada Jual-Beli Vaksin

Menurutnya, RUU Bank Makanan ini bisa menjadi pelengkap dari wacana revisi UU Pangan yang akan mengatur tata kelola pangan yang lebih baik dan berkelanjutan. “RUU Bank Makanan ini akan fokus kepada bagaimana menjawab persoalan mengenai food loss and food waste (makanan terbuang) yang merupakan salah satu dari indikator indeks food sustainibility tersebut. Sangat disayangkan, bahkan pada 2016 dan 2017, the Economist Intellegence Unit juga mengabarkan bahwa Indonesia adalah negara paling mubazir kedua se-Dunia. Ironisnya, pada sisi yang lain angka kemiskinan di Indonesia terus bertambah, dan utang negara juga makin menggunung,” tukasnya.##

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here