Laporan: Heri Suroyo
PEMERINTAH setujui adanya penembahan jumlah pimpinan MPR RI yang terdiri dari satu ketua dan sembilan wakil ketua, sebagaimana diatur dalam revisi UU MPR/DPR/DPD/DPRD (MD3).

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negarai Tjahjo Kumolo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat kemarin.

BACA JUGA  China akan Terus Berpetualang, Perkuat Pertahanan di Natuna

Menurut Menteri Tjahjo, penambahan jumlah pimpinan MPR RI mencerminkan dan menegaskan bahwa MPR merupakan lembaga permusyawaratan.

“Alasan pemerintah jelas bahwa penambahan dua pimpinan itu semata-mata ingin menunjukkan bahwa MPR itu adalah lembaga permusyawaratan,” kata Tjahjo.

BACA JUGA  Rekonsiliasi Dibangun Dengan Mengedepankan Kepentingan Bangsa

Disampaikan politikus PDI Perjuangan ini, kalau seluruh fraksi hasil Pemilu 2019 yang berjumlah sembilan ditambah DPD RI bisa terwakili, tentunya diharapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan kebijakan politik ketatanegaraan di MPR bisa diputuskan secara musyawarah tanpa ada oposisi.[*]

- Advertisement -
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here