BERBAGI
Dr. Budi Kustoro. Dok

PENDIDIKAN terasa kembali mencekik. Sejak era kolonial, kebijakan masalah pendidikan menjadi beban pemerintahan kolonial. Ladalahnya, sudah merdeka, beban pendidikan berpindah kepada rakyat yang nota bene memiliki hak dasar pendidikan di negeri tercinta.

Menurut DR Budi Kustoro, Pengamat Pendidikan dari Universitas Lampung, aturan pungutan disekolah diatur berdasarkan surat Edaran Dirjen Pendidikan. “Ini yang harus dijadikan rujukan? Kok malah buat aturan yang menyengsarakan dan jauh dari rasa keadilan?”ujar Budi.

BACA JUGA  Riana Sari: Pendidikan Karakter Penting Guna Wujudkan SDM Unggul

Budi mempertanyakan soal sekolah yang berencana membeli Proyektor Liquid Crystal Display (LCD) sebanyak 30 unit, closed circuit television (CCTV) 50 unit, membeli mobil minibus Isuzu Elp satu unit, mobil Suzuki Carry satu unit dari dana yang dipungut dari siswa.

“Sudah begitu pentingkah alat-alat dimaksud? Saya melihat gak terlalu penting. Mau-maunya oknum itu. Kemana DAU pemerintah pusat soal dana pendidikan? APBN dan APBD memang sudah begitu riskan membiayai pendidikan? Ini harus dijelimeti. Ngawur ini,”kata Budi.

BACA JUGA  Posko Demokrasi Ritual Mandi Kembang

Menurut Budi, dalam persoalan ini tidak penting regular atau mandiri. Yang utama menurutnya adalah bagaimana anak-anak Indonesia cerdas. Caranya? Berikan pendidikan bermutu. Dan berikan kesempatan anak-anak untuk mengeyam pendidikan dengan luas-luasnya.

“Jangan malah aksi ambil untung di tengah kesusahan rakyat. Bukan lembaga pendidikan itu namanya,”kata Budi. [vona/lintas]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here