BANDARLAMPUNG-Pekan Raya Lampung (PRL) alias pesta rakyat Lampung masih banyak persoalan. PT Grand Modern-Karyadi wajib hadirkan kesempurnaan, kenyamanan bagi semua.
Karena pada PRL 2023, Sukaryadi Bos PT Grand Modern pemilik Optik Modern pengkritik Gubernur. Dan hari ini, Arinal Djunaidi kena Prank oleh Event Organiter (EO)!.
PRL 2024 seharusnya lebih mewah, lebih murah dan sempurna. Bukan seperti hari ini, kritik beragam persoalan muncul. Ladalahnya, EO nya tak secanggih yang dikira.
Tinggalkan yang lama, kemudian pilih EO yang baru di 2024, bukan nambah baik, malah sembrawut. ASN pembawa Surat Tugas pun menjerit akibat panitia yang tidak sigap. Notabene tanah milik Pemprov, OPD ditekan harus bayar sewa mahal.
Dan pembayarannya, EO tak menerapkan pajak pada sewa stand. Kalau stand yang disewa seharga Rp 20 juta,- maka EO wajib menerima bulat Rp 20 juta. Sementara penyewa OPD, membayar sewa dengan menerapkan pajak.
Kalau cerita pajak, Sukaryadi ternyata termasuk orang yang gak suka pajak. Pada 2018 lalu dirinya pernah menunggak pajak 200juta pada 14 titik pajak Reklame yang sempat mencuat di kota Tapis Berseri ini. Jejak digitalnya sangat terang bederang. Dan dapat dibaca pada laman http://app.harianmomentum.com/read/11762/optik-modern-belum-bisa-tunjukkan-bukti-pe..
“Pemprov jangan asal pilih penyelenggara PRL 2024, pakai pematangan jangan untung sendiri EO nya, EO yang menyelenggarakan PRL harus lah berpengalaman dan memiliki track record. Pemprov Lampung harus jeli dan lebih selektif ke depan dalam memilih EO untuk menggelar event sebesar itu, ini pesta rakyat jangan di tarip mahal.” kata Karyadi dalam di media edisi Selasa, 24 Oktober 2023. https://dinamik.id/2023/10/24/eo-optik-modern-sarankan-pemprov-tak-asal-pilih-penyelenggara-prl.
Dari penelusuran redakai, ternyata Sukaryadi juga penyelenggara /EO PRL 2017. Dan satu soal yang belum hilang jejak digitalnya, soal pengaturan parkir. Kala itu, soal parkir tak tuntas dan membuat banyak pengunjung kecewa. https://pelitanusantara.co.id/tarif-parkir-pkor-tidak-sesuai-perda/.
Komarudin penduduk Way Halim yang ditemui lintaslampung menegaskan, dari pada penuh persoalan dan konflik, lebih baik PRL dihentikan. Selain mengusik ketenangan warga sekitar, dan tak berpengaruh positiv bagi perekonomian masyralat Lampung, dihentikan saja.
Menurutnya lebih baik disumbangkan ke Sumatera Barat atau daerah bencana lain. Mungkin lebih tinggi maslahatnya. ##
Penulis : Anis
Editor : Anis
Sumber Berita : PRL
