Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Front Lampung Menggugat (FLM) melaporkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi honorarium pada 2015 saat masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung.

Kasus ini sebelumnya, sudah dilaporkan FLM ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, namun penanganan dan tindaklanjutnya hingga kini tidak jelas.

Laporan FLM ke Kejagung ini disampaikan pada Senin (17/2) dan disokong 14 Lembaga Swadaya Masyarakat dan Ormas. FLM memutuskan membawa kasus ini ke Jakarta karena tidak mempercayai lagi penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Lampung

“Kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap penegakan supremasi hukum pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung,” tegas Hermawan Koordinator Presidium FLM Rabu (19/2).

Mosi tidak percaya tersebut merupakan akumulasi dari serentetan penanganan kasus dugaan korupsi honorarium yang tak jelas ujungnya sejak 2015 lalu. Padahal, jelasnnya, Kejati Lampung sudah tiga kali menerbitkan surat mengenai dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penetapan Besaran Honorarium Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Gubernur dan Tim Evaluasi Raperda APBD Kabupaten/Kota pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung TA 2015 nyata adanya.

Tiga surat tersebut yakni laporan hasil Penyidikan Kepala Kejati Lampung Nomor: Prin-03/N.8/Fd.1/04/2017 tanggal 28 April 2017, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor: Prin-09/N.8/Fd.1/06/2017 tanggal 08 Juni 2017, dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati nomor: Prin-05/L.8/Fd.1/09/2019.

BACA JUGA  Gubernur Launching Umroh Perdana Langsung Lampung-Jeddah

“Sudah ada surat perintah penyidikannya. Tapi tak ada satu pun yang menjadi tersangka. Itu sebabnya kami melaporkan kasus ini ke Kejagung di Jakarta,” kata Hermawan.

Selain melapor ke Kejagung RI, FLM juga melayangkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dan Komisi III DPR RI.

“Kami mau kasus dugaan tipikor ini menjadi terang benderang, dan ini akan kami beberkan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI nanti. Target kami ada tersangka untuk kasus ini,” katanya.

Berdasarkan perhitungan sementara Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, perkara dugaan korupsi Ketua DPD I Golkar itu dikabarkan telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp480 juta. Sayangnya, penyidik mengaku masih perlu memperdalam unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terjadi.

Terkait dugaan pelanggaran dalam pembuatan, penerbitan dan pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi dasar temuan kerugian, jaksa tersebut enggan berkomentar. Namun ditegaskannya, bahwa keberlakuan pergub tidak dapat berlaku surut.

BACA JUGA  Wagub Launching Calender of Event Pariwisata 2020

“Ya yang jelas pergub itu tidak berlaku surut. Udah itu saja, saya yakin anda dapat menganalisanya,” tegasnya.

Perkara dugaan korupsi yang dilakukan Arinal Djunaidi saat menjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung mencuat setelah dilaporkan Masyarakat Transparansi Lampung (MaTaLa) beberapa waktu.

Dalam laporanya disebutkan pada tahun 2015, gubernur menetapkan pedoman penyelenggara pemda dalam melaksanakan anggaran yang dituangkan dalam Pergub No 72 tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014.

Dalam pergub diatur besaran honorarium tim. Tapi kemudian tanggal 14 April 2015, pergub diubah dengan Pergub No 24 tahun 2015 yang isinya memfasilitasi besaran honor tim raperda, rapergub dan tim evaluasi raperda APBD kab/kota. Keputusan Gubernur No G/59/B.III/HK/2015 tentang penetapan besaran honor dan Keputusan Gubernur No G/292/BX/HK/2015 tentang pembentukan tim, menurut Matala, keduanya bertentangan dengan pasal 1 lampiran IV dan pasal 5 Pergub No 72 tahun 2014.

Kemudian nama Arinal di tahun 2015 juga muncul sebagai tenaga ahli, padahal saat itu dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung. Nama Arinal sebagai Pembina ASN tertinggi di Lampung seharusnya bedasarkan regulasi tidak dapat diikutsertakan dalam tenaga ahli.(*)

- Advertisement -
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here