Laporan: Rizki Pebrianto

BANDARLAMPUNG — Demi meningkatkan penegakan hukum di Provinsi Lampung, Gubernur Arinal Djunaidi dan kepala daerah se-Provinsi Lampung menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan, di Balai Keratun Lt. III, Komplek Kantor Gubernur, Bandarlampung, Rabu (5/2).

Penandatanganan MoU dilakukan antara Gubernur Arinal dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Diah Srikanti lalu diikuti penandatanganan antara Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan Kejaksaan Negeri.

BACA JUGA  Gubernur: BPJS Tingkatkan Tata Kelola

MoU ini merupakan kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Wilayah Hukum Provinsi Lampung.

“Dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, kita berharap ke depan penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari,” ujar Gubernur.

BACA JUGA  Arinal Dukung Pengembangan Wilayah Bakauheni Menjadi Destinasi Wisata

“Kita semua menyadari banyak persoalan hukum yang ada terkadang tidak bisa terselesaikan antara masyarakat dengan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Lampung. Itu sebabnya, diperlukan lembaga Kejaksaan selaku Pengacara Negara untuk dapat membantu dan bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang bersinggungan dengan masyarakat sebagai mediator dan/atau fasilitator,” jelasnya. (*)

- Advertisement -
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here