“Negara tidak membutuhkan jaringan akun bayaran untuk membela diri karena pemerintah bekerja berdasarkan data dan kinerja nyata. Justru kami yang paling berkepentingan untuk mengetahui siapa pemesan dan pendana di balik ribuan kanal tersebut,” tutur Teguh.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta Google membuka data atribusi beserta bukti penindakan secara transparan kepada publik. Keterbukaan informasi dari pihak platform dinilai krusial agar penelusuran dapat dilakukan secara objektif dan ruang digital Indonesia terbebas dari prasangka maupun manipulasi. []
Penulis : Ajeng
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Jakarta







![Pembukaan Porprov Oleh Gubernur dan PB KONI [Ajeng]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/11/Pembukaan-Porprov-Oleh-Gubernur-dan-PB-KONI-225x129.jpg)





![Pembukaan Porprov Oleh Gubernur dan PB KONI [Ajeng]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/11/Pembukaan-Porprov-Oleh-Gubernur-dan-PB-KONI-129x85.jpg)


