BERBAGI

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo mengaku sudah menarik 25 caleg Golkar yang mantan koruptor seperti Nurdin Halid (Sulwesi Selatan), Tengku Nurlip (Aceh) dan lain-lain. Penarikan itu terkait PKPU No.20 tahun 2018 yang melarang caleg mantan koruptor.

“Sudah menarik 25 caleg eks koruptor, sehingga apakah judicial reviewe atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA) nanti ditolak atau diterima, Golkar tidak terbebani lagi,” tegas Firman Subagyo yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI dalam dalam diskusi forum legislasi tema “PKPU Larang Eks Terpidana Korupsi, Apa Kabar Elite Parpol?” bersama anggota FPDIP Masinton Pasaribu, mantan anggota FPAN Wa Ode Nurhayati, dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis di Media Center DPR Jakarta, Selasa (31/7).

Ia menegaskan dalam Raker Komisi II dengan KPU, pihaknya sudah mengusulkan ke KPU untuk tidak membuat PKPU tersebut, karena bertentangan dengan UU Pemilu maupun UUD 1945. “Apalagi MK sudah membatalkan aturan itu sebelumnya,” ujar Firman.

BACA JUGA  Satu Soksi, Satu Golkar, Menang Pileg dan Pilpres 2024

Firman menyatakan padahal disumpah komisioner KPU tersebut  berjanji melaksanakan UU, tapi sebaliknya aturan PKPU itu bertentangan dengan UU. “Jadi, kita tunggu keputusan MA, apapun keputusannya kita hormati hingga ada penetapan caleg tetap (DCT) September nanti,” pungkasnya.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis berharap Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan gugatan atau judicial review PKPU No.20 tahun 2018, sebelum KPU menetapkan daftar caleg tetap (DCT) pada September 2018 mendatang.

“Memang bicara politik dan HAM ini sulit. Di satu sisi masyarakat tidak menghendaki koruptor, tapi di sisi lain UU Pemilu dan UUD 1945 tidak melarang eks koruptor nyaleg,” ujarnya

Margarito mengatakan aturan larangan caleg koruptor tersebut harus dilakukan melalui peraturan setingkat UU atau caleg terkait sudah diputuskan secara inkrah oleh putusan pengadilan.

BACA JUGA  Banner Caleg Demokrat Dirusak

“Tak ada cara lain selain melalui UU, dan bukannya aturan yang di bawah UU. Bukan dengan cara yang salah. Sehingga PKPU itu bisa ditangguhkan keberlakuannya,”katanya.

Anggota DPR FPDIP Masinton menegaskan jika korupsi itu berbahaya bagi bangsa dan negara untuk terwujudnya negara yang bersih dari korupsi, tapi tak boleh membatasi hak politik seseorang tersebut dengan aturan, yang bertentangan dengan UU, dan apalagi UUD 1945.

“Hak politik seseorang tak boleh dibatasi dengan PKPU,” ungkapnya.

Sebelumnya KPU merilis beberapa caleg eks napi koruptor, diantaranya; Gerindra (27), Golkar (25), NasDem (17), Berkarya (16), Hanura (15), PDIP (13), Demokrat (12), Perindo (12), PAN (12), PBB (11), PKB (8), PPP (7), PKPI (7), Garuda (6), PKS (5), Partai Sira (1) orang, PSI (0), Partai Aceh (0), Partai Daerah Aceh (0), Partai Nanggroe Aceh (0), dan tidak dijelaskan partainya (5) orang.[heri/lintas]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here