BANDAR LAMPUNG– Aksi demonstrasi yang berlangsung pada Jumat (29/8/2025) di Kota Makassar berakhir ricuh. Massa yang terdiri dari mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), dan elemen masyarakat lainnya turun ke jalan menyuarakan ketimpangan ekonomi yang dirasakan semakin parah. Dalam peristiwa tersebut, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar dilaporkan terbakar, diduga akibat lemparan molotov dari sekelompok massa yang tidak terkendali. Sebagian besar bangunan gedung mengalami kerusakan berat dan ada tiga laporan resmi terkait korban jiwa.
Menanggapi insiden tersebut, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Lampung, Ahmad Novriwan, menyayangkan terjadinya pengrusakan fasilitas umum sebagai bentuk ekspresi kekecewaan. Ia menekankan bahwa aksi damai merupakan salah satu cara konstitusional untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
“Aksi demo damai adalah bentuk penyampaian pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Kita berharap eksekutif dan legislatif peka terhadap persoalan ini. Dengarkan suara mereka dengan hati, bukan dengan perilaku yang menyakiti,” ujar Novriwan dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (30/8/2025)
Ia juga mengkritisi gaya hidup hedonisme di kalangan pejabat, serta meminta penggunaan anggaran negara dilakukan secara arif dan bijaksana.
“Hindari sikap hedon, dan gunakan anggaran dengan bijaksana. Rakyat hari ini banyak yang hidup dalam kesusahan, sementara di sisi lain ada yang berlebihan. Ini yang menciptakan kesenjangan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Novriwan menegaskan bahwa pengrusakan infrastruktur bukanlah solusi atas penderitaan ekonomi yang dialami masyarakat. Sebaliknya, hal itu justru memperparah kondisi dengan menyedot anggaran untuk perbaikan fasilitas publik yang rusak.
Ia pun mengapresiasi kinerja Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M. dan DPRD Lampung yang dinilainya sudah bekerja maksimal dalam menghadapi tekanan efisiensi anggaran di tengah kondisi fiskal yang berat.
“Mudah-mudahan kita bisa keluar dari persoalan yang rumit hari ini. Jalan dialog adalah salah satu alternatif yang dibenarkan dalam konstitusi. Mari kita rawat ruang-ruang komunikasi antara rakyat dan pemerintah,” tutup Novriwan. (jmsi)
Penulis : Desty
Editor : Nara
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
